Gedung sekertariat MUI Jawa Barat statusnya dalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, digunakan oleh MUI mulai tahun 1974 sebagai Hak Guna Pakai (atas kebijakan gubernur H. Aang Kunaefi waktu itu) berdasarkan surat gubernur jawa barat no.47/Pr.121/SK/1976. Perihal : pemberian ijin penggunaan rumah daerah di Jl. LL. RE. Martadinata No. 101 (baru 105) bandung ex. Kantor jawatan perikanan provinsi jawa barat. Dari sejak ditempati (1974) sampai dengan pertengahan tahun 2019 belum pernah tersentuh oleh perbaikan, sehingga terjadi kerusakan parah dan tidak layak lagi ditempati sebagai sebuah kantor MUI.

(Kondisi gedung MUI Jabar sebelum direnovasi)

MUI beberapa kali mengajukan permohonan renovasi kepada Gubernur, tetapi tidak pernah ada respon yang kongkrit. Baru pada tahun 2018 kami melakukan pendekatan yang intensif kepada SEKDA Jawa Barat (Bpk. Iwa Karniwa), kemudian ketika beliau menjabat sebagai PLT Gubernur alhamdulillah bisa menganggarkan dari APBD Provinsi untuk renovasi gedung ini, kemudian ketika beliau diganti oleh PLT yang baru dalam hal ini Bpk. Moch. Iriawan kamipun melakukan pendekatan pada beliau, dan beliau menyanggupi untuk mengamankan anggaran tersebut. Setelah pemilihan Gubernur selesai dan terpilih Bpk. H. Ridwan Kamil, pembangunan bisa dimulai dari tanggal 19 Mei dan selesai pada bulan desember 2019. Kemudian diresmikan oleh bapak gubernur Ridwan Kamil pada tanggal 4 maret 2020.

Anggaran yang dipakai untuk pembangunan gedung adalah sebesar Rp. 3,5 M termasuk meubeler dan peralatan kantor. Alhamdulillah sekarang kantor ini menjadi kantor yang representatif untuk dipakai pengabdian melayani umat dan membantu pemerintah terutama dalam program sosial keagamaan.

(Kondisi Gedung MUI Jabar setelah direnovasi)