Wakil Sekjen MUI Pusat KH. Ikhsan Abdullah menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) jangan anti terhadap politik apalagi memisahkan secara tegas antara politik dan agama.
“Kalau ulama dijauhkan dari politik bisa jadi nasibnya seperti Jerman saat dipimpin Nazi Hitler,” kata Ikhsan dalam Rakorda MUI Jabar di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu 25 Januari 2023.
Dia juga mencontohkan adanya imbauan agar umat Islam dan ulama menjauhkan diri dari politik identitas.
“Padahal politik ya tentu saja harus ada identitasnya. Seperti Pak Wagub Jabar ini kan identitasnya jelas yakni PPP. Politik pasti ada identitasnya,” katanya.
Kiai Ikhsan menambahkan, dengan umat Islam yang bersatu termasuk alim ulama bisa menggegolkan keinginan umat.
“Yang tak boleh adalah membawa MUI untuk kepentingan pribadi. Silakan ada ulama yang terjun di politik, tapi jangan membawa bendera MUI,” katanya.
Dia mencontohkan alokasi anggaran MUI Jabar yang hanya Rp500 juta sehingga tak bisa bergerak dengan leluasa.
“Bandingkan dengan MUI DKI Jakarta yang hanya punya lima kota dengan anggaran Rp 15 miliar. Sedangkan Jawa Barat dengan 27 kabupaten dan kota hanya dibekali Rp500 juta,” katanya.
Kiai Ikhsan menyatakan, harus ada keberpihakan alim ulama kepada sosok calon pemimpin yang dinilai bisa membawa perubahan yang lebih baik.
Sementara Wakil Gubernur Jabar H. UU Ruzhanul Ulum menyatakan, tantangan masyarakat termasuk umat Islam serta MUI saat ini makin berat.
“Kita melihat makin lemahnya umat dalam memahami ilmu agama baik akidah, muamalah maupun syariah. Di lain pihak dari eksternal umat makin kuat menekan umat Islam agar menjadi umat terpinggirkan,” katanya.
Wagub mencontohkan makin mudah pihak eksternal menghina agama Islam tanpa adanya upaya agar membuat jera.
(Komisi INFOKOM MUI Provinsi Jawa Barat)
