Penggunaan Paylater pada dasarnya merupakan akad qardh (hutang). Jika dalam praktiknya terdapat denda keterlambatan atau bunga yang disyaratkan di awal, maka hal tersebut termasuk riba yang diharamkan.
Kemudahan berbelanja melalui aplikasi e-commerce membuat layanan paylater semakin banyak digunakan. Dengan layanan ini, seseorang dapat membeli barang sekarang dan membayarnya kemudian, baik dalam satu kali pembayaran maupun dengan cicilan. Namun, bagi seorang Muslim, kemudahan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi praktis, tetapi juga dari sisi hukum Islam.
Islam membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). Karena itu, persoalan utama dalam menggunakan paylater bukan semata-mata karena pembayarannya dilakukan belakangan, melainkan bagaimana akad, biaya, dan ketentuan yang terdapat di dalam layanan tersebut.
Tidak Semua Paylater Memiliki Hukum yang Sama
Pada dasarnya, membeli barang dengan pembayaran tertunda atau secara cicilan diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, harga barang secara cicilan boleh berbeda dari harga tunai selama harga yang disepakati sudah jelas sejak awal akad dan tidak berubah karena keterlambatan pembayaran.
Contohnya, sebuah barang dijual tunai seharga Rp1 juta, sedangkan dengan pembayaran enam bulan harganya menjadi Rp1,2 juta. Jika sejak awal pembeli dan penjual sepakat memilih harga Rp1,2 juta dengan cicilan yang jelas, transaksi semacam ini pada prinsipnya dapat dibolehkan.
Masalah muncul apabila paylater menggunakan tambahan pembayaran yang hakikatnya merupakan bunga atas utang. Semakin lama seseorang membayar, semakin besar pula jumlah utangnya karena adanya tambahan berbasis waktu. Pola seperti ini masuk dalam persoalan riba yang harus dihindari seorang Muslim.
Bagaimana Jika Ada Bunga atau Denda Keterlambatan?
Inilah bagian yang harus diperhatikan dengan sangat serius sebelum menggunakan layanan paylater. Jangan hanya melihat tulisan “cicilan ringan” atau “bayar nanti”, tetapi periksa seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad.
Jika pengguna dikenakan bunga atas pinjaman atau tambahan utang karena faktor waktu, maka terdapat unsur riba. Demikian pula denda keterlambatan perlu diperhatikan. Jika denda tersebut menjadi keuntungan bagi pemberi pinjaman, persoalannya berbeda dengan biaya yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan sosial atau mekanisme lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
Karena itu, seorang Muslim sebaiknya tidak mengambil layanan paylater hanya karena tergoda promo, potongan harga, atau keinginan memiliki barang sebelum memiliki kemampuan membayarnya. Keuntungan sesaat jangan sampai membuat seseorang terjebak dalam transaksi yang bermasalah secara syariat.
Paylater Syariah Bisa Berbeda Hukumnya
Layanan pembayaran tertunda yang menggunakan akad sesuai prinsip syariah tidak serta-merta dihukumi haram. Jika transaksi tersebut benar-benar menggunakan akad yang dibenarkan, objek dan harga barang jelas, tidak terdapat bunga atas utang, serta tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan syariat, maka hukumnya dapat berbeda dengan paylater berbasis bunga.
Namun, label “syariah” saja tidak cukup untuk menjadi alasan seseorang langsung menganggap sebuah layanan pasti halal. Pengguna tetap perlu mengetahui akad yang digunakan dan memahami bagaimana biaya, margin, cicilan, serta denda keterlambatan diberlakukan.
Dalam urusan muamalah, bentuk layanan yang terlihat serupa belum tentu memiliki akad dan konsekuensi hukum yang sama. Karena itu, memahami isi perjanjian jauh lebih penting daripada sekadar melihat nama produknya.
Jangan Terjebak Utang Konsumtif
Selain persoalan akad, seorang Muslim juga perlu mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Paylater dapat membuat seseorang merasa mampu membeli barang yang sebenarnya belum sanggup dibayar.
Islam tidak melarang seseorang memiliki utang untuk kebutuhan yang dibenarkan. Namun, utang bukan sesuatu yang seharusnya dianggap ringan. Rasulullah SAW bahkan banyak mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap persoalan utang.
Sebelum menggunakan paylater, tanyakan kepada diri sendiri: apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah cicilannya mampu dibayar tepat waktu? Dan apakah seluruh ketentuan transaksinya terbebas dari unsur yang dilarang syariat?
Kesimpulan
Hukum menggunakan paylater dalam aplikasi e-commerce tidak dapat disamaratakan. Jika mekanismenya merupakan transaksi jual beli atau pembiayaan yang sesuai syariat, harga dan akadnya jelas, serta terbebas dari riba dan ketentuan yang dilarang, maka pada prinsipnya dapat diperbolehkan.
Sebaliknya, jika paylater tersebut pada hakikatnya merupakan pinjaman yang mensyaratkan tambahan atau bunga karena faktor waktu, maka seorang Muslim wajib menghindarinya karena mengandung unsur riba.
Kehati-hatian menjadi sikap terbaik dalam perkara ini. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita lupa bahwa setiap transaksi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebelum menekan tombol “bayar nanti”, pastikan bukan hanya kemampuan membayar yang sudah diperhitungkan, tetapi juga kehalalan akadnya.
