1. Jawa Barat Selayang Pandang

Kondisi Umum Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (staatblad Nomor : 378) berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.  Provinsi Jawa Barat secara Geografis terletak diantara 5’50 – 7’50 Lintang selatan dan 104’48 – 108’48 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

 

  • Sebelah Utara, dengan laut Jawa dan DKI Jakarta
  • Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah
  • Sebelah Selatan, dengan Samudera Indonesia
  • Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten

 

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada dibagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22, 10 % dari luas wilayah Jawa Barat, memiliki curah hujan yang sangat tinggi yang berkisar antara 2000 – 4000 mm per tahun, memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/tahun.

Secara administrative pemerintahan wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, , Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 Kota yaitu, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota tasikmalaya danKota Banjar serta terdiri dari 626 Kecamatan, 641 Kelurahan dan 5. 321 Desa.

Letak Jawa Barat sebagai Provinsi yang paling dekat dengan kawasan Ibukota menjadikannya sebagai wilayah yang sangat strategis. Kondisi Jawa Barat yang sangat strategis ini tentu saja merupakan suatu keuntungan tersendiri, terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

 

  1. Demografi

Provinsi Jawa Barat dihuni oleh mayoritas suku Sunda, disamping suku-suku lain, seperti Jawa, Padang, Batak, Madura, Bugis, Cina, Arab, India dan lain-lain. Karakteristik etnik Provinsi Jawa Barat adalah campuran: Sunda, Jawa, Padang, Bugis, Batak, Cina, Arab, India dan lain-lain. Sekalipun demikian, suku Sunda merupakan etnik dominan yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat.

Karakteristik etnik penduduk Jawa Barat yang sangat heterogen ini disebabkan karena provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang sangat terbuka untuk dimasuki oleh berbagai etnik yang berada di Indonesia. Selain itu, Provinsi Jawa barat juga adalah tetangga DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, yang tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi etnik-etnik diwilayah lain untuk datang atau menetap di Jawa Barat.

Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut BPS Jawa Barat tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8% ) menurut data tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.

Dari jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan  data sensus tahun 2012 sebesar 44.548.431 jiwa. Jumlah tersebut bila dirincikan berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut:

  1. Islam 41.763.592 jiwa (94%)
  2. Kristen 779.272 jiwa (2%)
  3. Katholik 250.875 jiwa (0,5%)
  4. Hindu 19.481 jiwa (0,25%)
  5. Budha 93.551 jiwa (0,45%)
  6. Kong hu chu 14.723 jiwa (0,15%)
  7. Lain-lain 1.626.937 jiwa (2%)

 

  1. Sosial Budaya

Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang religious/agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah herang caina, beunang laukna”, yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan, hal ini terekspresikan pada papatah “ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan”, yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti tercermin dalam pepatah “sing katepi ku ati, sing kahontal ku akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

 

  1. Keragaman Pemahaman Keagamaan

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2012 Jumlah pemeluk agama Islam di Jawa Barat sebanyak 41.763.592 orang, pemeluk Katolik 250.875 orang, pemeluk Kristen Protestan 779.272 orang , pemeluk Hindu 19.481 orang, pemeluk Budha 93.551 orang  dan pemeluk Kong Hu Chu sebanyak 14.723 orang.

Keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan tidak hanya terlihat pada adanya perbedaan pilihan keyakinan, tetapi bahkan dalam satu pilihan keyakinan yang sama, hal itu terjadi tidak hanya pada satu agama saja tapi hampir pada setiap agama.

Dikalangn intern Ummat Islam, pemahaman dan pengamalan kehidupan keagamaan nampak sangat beragam seperti yang dapat dikerangkakan kedalam berbagai kategori. Pada kategori fiqih misalnya, keragaman pemahaman dan pengamalannya terlihat pada hadirnya berbagai Madzhab, seperti Madzhab Syafi’I, Hanbali, Maliki dan Hanafi. Ada juga kelompok yang tidak termasuk di dalam penganut Madzhab yang biasanya mereka menyebut diri sebagai kelompok non Sekrtarian. Biasanya mereka adalah para intelektual yang ada di perguruan tinggi. Dalam batas-batas tertentu, keragaman pemilihan Madzhab ini terefresentasikan ke dalam berbagai Organisasi Keagamaan yang ada di Jawa Barat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI) dan sebagainya.

Pada wilayah teologis, perbedaan pemahaman dan pengamalan keagamaan juga dapat dilihat dari munculnya fenomena aliran Syi’ah yang terefresentasikan di dalam beberapa organisasi, seperti Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI),…….sementara Ormas-ormas Islam yang besar seperti yang disebutkan tadi pda umumnya dikategorikan sebagai Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Selain itu keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan Ummat Islam di Jawa Barat juga dapat dilihat pada wilayah Tasawwuf. Di Jawa Barat muncul berbagai aliran dalam Tasawwuf, seperti Qodariyyah Naqsabandiyah, Tijaniyah dan Sanusiyah. Yang paling popular adalah tarekat Qodariyah Naqsabandiyah yang berpusat di Pager Ageung di Suryalaya Tasikmalaya. Bahkan pesantren Suryalaya, dengan Abah Anom (alm) sebagai tokoh sentralnya, kini dijadikan sebagai pusat Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah (TQN) untuk kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan dikalangan Ummat Islam di Jawa Barat juga dapat dilihat dari kerangka sosiologis, yakni dalam istilah yang sering dipakai adalah kelompok Santri, Abangan dan Priyai.

Diluar kategori sebagaimana yang dijelaskan diatas, keragaman dan pemahaman pengamalan keagamaan itu bisa semakin lebar dengan munculnya kelompok-kelompok sempalan, yang sudah muncul menjadi aliran-aliran keagamaan yang sangat ekslusif, baik yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI dan Ormas-ormas Islam yang lain maupun yang masih dalam pengawasan dan pembinaan baik oleh MUI maupun oleh Pemerintah. Untuk menyebut beberapa saja dari aliran-aliran yang dimaksud, dapat kami kemukakan seperti dibawah ini:

  1. Yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI
  • Ahmadiyah (JAI)
  • Al Qiyadah Al Islamiyah
  • Lia Eden
  • Millah Ibrahim
  • Surga Eden
  • Aliran Hidup dibalik Hidup(HDH), dan lain-lain
  1. Yang masih dalam proses pembinaan MUI:
  • Aliran Qutub Robani
  • Aliran Qur’an Suci
  • Amanat Keagungan Ilahi (AKI)
  • Islam Hanif, dan lain-lain

 

Yang tidak kalah pentingnya juga untuk diinformasikan bahwa di Jawa Barat muncul dan berkembang suatu gerakan yang menginginkan aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama lokal bisa diakui eksistensinya dan bahkan menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Aliran-aliran kepercayaan lokal yang ada di Jawa Barat diantaranya adalah Sunda Wiwitan yang berpusat di Kanekes Baduy (Banten), Madraisme atau aliran Jawa Sunda  yang ada di Kabupaten Kuningan, Aliran Pakuan di Kota Bandung, Agama Kuring di Ciparay Kabupaten Bandung, masyarakat adat yang ada di Cisolok (Cipta Gelar Sukabumi), Cirendeu (Cimahi), masyarakat Kampung Naga (Tasikmalaya) dan sebagainya.

 

  1. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat

 

  1. Proses Pembentukan

Sejarah kelahiran Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari gejolak politik yang sedang terjadi saat itu, khususnya di wilayah Tatar Sunda atau Priyangan, pada waktu itu terjadi konflik bersenjata antara kelompok SM Kartosoewirjo dengan Devisi Siliwangi yang juga melibatkan masyarakat baik yang mendukung gerakan SM Kartosuwiryo maupun yang menentangnya sehingga pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi pertempuran pertama yang sangat sengit antar Divisi Siliwangi dan pasukan Kartosoewirjo di Astralina, dekat Malangbong Kabupaten Garut yang memakan banyak korban. Antara tahun 1950-1957, pasukan militer DI/TII bentukan SM Karto Suwiryo berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu didaerah Tasikmalaya dan Ciamis. Desa-desa yang sepenuhnya  dikuasai DI/TII, aparat desanya melarikan diri sehingga dikuasai Pemerintahan Sipil NII.

Berdasarkan data sejarah, personil DI/TII mencapai 13. 129 orang dan memiliki sekitar 3.000 pucuk senjata, menguasai 20% wilayah Kabupaten Tasikmalaya, 14% Kabupaten Ciamis dan di Kabupaten Garut menguasai kawasan pegunungan, Selain di Priangan timur, DI/TII pun memiliki pengaruh di kawasan Priangan sebelah Barat, seperti Gununghalu dan Cililin di Kabupaten Bandung Barat, Cianjur selatan dan daerah sekitar Gunung Salak Kabupaten Bogor.

Konflik bersenjata yang tentu saja selalu memunculkan kekerasan pada akhirnya melahirkan korban di kedua belah pihak, banyak masyarakat yang mengungsi atau sengaja diungsikan pasukan Siliwangi. Pada tahun 1955-1961 pengungsi mencapai 209.355 orang/tahun. Sedangkan korban jiwa pada tahun 1957 mencapai 2.447 orang.

Sebagai pengayom dan panutan Ummat, tentu para Alim Ulama akan mersa berdosa bila kegiatan dakwah dan pembinaan Ummat itu terabaikan. Para Ulama sering dihadapkan pada situasi dilematis  di tengah konflik yang berkepanjangan seperti itu, bila terlalu dekat dengan masyarakat langsung dicurigai oleh pihak DI/TII ……………

Tentunya para Ulama tidak akan menyerah terhadap keadaan yang sulit seperti itu, terus berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pelik itu. Konflik di Tatar Sunda tahun 1957 itu, mendorong para Alim Ulama dan Ustadz di Tasikmalaya mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Wisma Batik milik Koperasi Mitra Batik. Akhirnya pada 18 Maret 1957, mereka bersepakat membentuk organisasi yang bernama Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU). Kelahiran BMAU ini memang tidak sepenuhya ditangani para Ulama, tetapi difasilitasi juga oleh Komandan Infanteri 11 Galuh, Tjakradipura, sebagai wujud kerjasama Alim Ulama dan Umaro.

BMAU ini menjalankan fungsi utama melancarkan kegiatan pengajian, pendidikan dan dakwah. Tiga kegiatan yang menjadi fungsi BMAU ini merupakan kepedulian utama  kalangan Ulama dan tiga kegiatan itu pulalah yang oleh para Ulama ingin terus dan tetap dijalankan meski kondisi sat itu memang tidak kondusif. Dalam perkembangan selanjutnya, BMAU ini pun mengatur kegiatan yang bersifat hiburan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah.

Pada tahun yang sama, dikeluarkanlah Surat KEputusan Penguasa Militer Teritorium III No. 49/10/S.P./1957 tanggal 4 Oktober 1957 tentang pembentukan Seksi Rohani dan PEndidikan, Kapten H.M. Soefri Djamhari yang menjadi ketua. Selain Kapten Soefri, dari kalangan militer yang masuk adalah Kapten Achmadi, Kapten A. Naswari, Kapten Suwesa, DAN Mayor Sumodiwirdjo. Sedangkan dari kepolisian Inspektur Polisi Tk. II Slamet Singodimedjo. Dari kalangan sipil, KEpala Urusan Agama Provinsi Jawa Barat Abdurrauf Hamidy Thaiyabani (Arhatha) menjabat sebagai Ketua I dan Ketua II dijabat oleh R.H. Sutalaksana yang Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Jawa Barat. Pejabat sipil lain berasal dari kalangan pendidikan yakni Kepala Pendidikan Agama Jawa Barat, Kuwio Sastrono, Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Jawa Barat, R.U. Gunawan, Inspektur Sekolah Rakyat Jawa Barat I. Wirasuipena, Inspektur sekolah Menengah Atas M. Hutauruk, Koordinator Pengajaran Provinsi Jawa Barat, Djusar Kartasubrata, dan kepala Seksi P.P. & K. D.P.D.P Jawa Barat R. Djunaedi Warcadjaja. Dan para Ulama yang menduduki posisi sebagai penashiat adalah K.H. abdul Malik, K.H. sajid Utsman, K.H. Sudja’I, K.H. Sulaeman dan K.H. M. Burhan.

Surat Keputusan ini diopersikan dengan Surat Keputusan Penguasa Militer Teritorium III No. 54/10/S.P.M./1957 tanggal 21 Oktober 1957 tentang Pembentukan Seksi Rohani dan Pendidikan pada tingkat Pelaksana Kuasa Militer Daerah Resimen Infanteri dan Pelaksana Kuasa Militer Tingkat Kabupaten. Pada kedua tingkatan itu pemerintahan di daerah sama-sama melibatkan unsur sipil dan militer serta para Alim Ulama.

Hubungan antara Ulama dan Militer makin erat lagi tatkala dibentuk Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) di daerah Swantara I Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat No. 059/3/P.P.D./1958 tertanggal 27 Maret 1958, yang ditandatangani Kepala Staff harian Penguasa Perang Daerah Swantara Tingkat I Jawa Barat Letkol Mashudi. Lembaga ini dibentuk hingga kedaerah dan bertujuan untuk menertibkan tindakan-tindakan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial termasuk  Zakat fitrah yang diurus oleh Arhatha (Kepala KUA Provinsi) sebagai Ketua dan R. Moh. Kosim (Lembaga Pendidikan Muslimin), sebagai Sekretaris Umum dan perangkat Pengurus lainnya (lihat lampiran).

 

  1. Majelis Ulama Jawa Barat

Sebagai upaya dan antisipasi terhadap keadaan masyarakat dengan memandang bahwa Alim Ulama adalah sebagai tenaga pendidik yang besar pengaruhnya dikalangan masyarakat perlu diorganisir secara baik, dan juga karena mengindahkan hasil usaha dari Residen 11 Galuh, Resimen 10 Priangan Barat dan Resimen 8  Bandung tentang penanganan Keamanan dan Kerjasama Alim Ulama dan Umaro. Maka diperlukan keseragaman bentuk Majelis Ulama itu sebagai suatu gerakan.

Majelis Ulama ini dibentuk berdasarkan Instruksi Penguasa Perang Daerah swantara I Jawa Barat Nomor Instruksi 32/8/P.P.D./1958, tertanggal 11 agustus 1958. Lembaga yang berazaskan Islam ini bertujuan untuk “melaksanakan kerjasama dengan alat Negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ajaran Islam”. Tujuan tersebut kemudian diperinci lagi yang meliputi:

  1. Menyampaikan usul-usul/saran-saran/pendapat-pendapat dan nasihat-nasihat kepada yang berwajib melalui seksi Pendidikan dan Rohani setempat, naik diminta/tidak diminta guna dijadikan bahan pertimbangan dan penentuan kebijaksanaan/tindakan yang berwajib.
  2. Memusyawarahkan hal-hal kemaslahatan, kesejahteraan guna kemajuan pendidikan Islam.
  3. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas Majelis Ulama di bawahnya.

 

Kemudian struktur organisasi Majelis Ulama diatur berdasarkan Penetapan Penguasa Perang daerah Swantara I Jawa Barat No. 53/8/P.P.D./1958 tanggal 22 Agustus 1958 yang ditandatangani Kol. R.a. Kosasih, dengan personalia sebagai berikut:

 

Pelindung : Dewan Penguasa Perang Daerah Swantara tingkat I Jawa Barat beserta Penasihat Tetapnya
Ketua Kehormatan : Letkol R.O.A.S Sumantri
Wakil Ketua Kehormatan I : KH. Sulaeman
Wakil Ketua Kehormatan II : KH. Badruzzaman
Wakil Ketua Kehormatan III : Arhata
Ketua Umum : KH. M. Sudja’i
Ketua I : KH. Sajid Utsman
Ketua II : H.R. Sutalaksana
Ketua III : Kapt. H.M. Soefri Djamhari
Penulis Umum : Lettu A. Zainuddin
Penulis I : Ust. Abdul fatah
Penulis II : Ahmad Djazuli
Penulis III : Marwan
Bendahara I : KH. Abdul Malik
Bendahara II : KH. M. Burhan

 

Meski Majelis Ulama dibentuk berdasarkan penetapan Penguasa Perang Daerah (Paperda) Swantara Tingkat I Jawa Barat dimaksud, namun itu dapat dipandang merupakan sisi formal-legalistik saja, karena mendahului pembentukannya itu, para tempat yang kerap dijadikan tempat pertemuan adalah Pondok Pesantren Sindangsari (sekarang Al-Jawami) di Cileunyi Bandung pimpinan KH. R. Sudja’i. Pertemuan-pertemuan tersebut membahas berbagai kondisi pergolakan daerah dan perkembangan negara saat itu, karena merasa khawatir dengan kenyataan bahwa akar-akar keagamaan tidak ditopang aturan perundang-undangan dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah. Para Ulama pun ingin merumuskan langkah-langkah yang didasari semangat perjuangan dan pengabdian untuk mempertahankan kelangsungan dakwah dan amar ma’ruf nahyi munkar sekaligus menjaga keamanan demi keutuhan NKRI lewat jalur ishlah bainan naas (perdamaian antara sesama manusia).

Menurut salah seorang saksi mata dalam pertemuan-pertemuan Ulama itu, KH. R. Totoh Abdul Fatah yang ditunjuk sebagai penulis, sejumlah Ulama besar Jawa Barat hadir. Dalam pertemuan tersebut, selain KH. R. Sudja’i sebagai tuan rumah juga hadir KH. Badruzzaman dari pesantren Al Falah BiruGarut, KH. M. Burhan dari pesantren Cijawura Bandung, KH. Habib Utsman (Pesantren Assalam Bandung), KH. Sulaeman dari Pesantren Batujajar bandung dan KH. Abdul Malik, sesepuh Djawatan Pendidikan Agama Jawa Barat. Dari kalangan pemerintahan yang hadir adalah Arhata yang saat itu menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Jawa Barat dan HR. Sutalaksana, yang menjabat Kepala Penerangan Agama Jawa Barat, tokoh-tokoh ini pulalah yang kemudian termasuk dalam jajaran pengurus Majelis Ulama yang baru dibentuk itu.

 

  1. Konferensi Alim Ulama Umaro

Sebagai peningkatan dan lebih mengokohkan posisi Majelis Ulama, diselenggarakanlah Konferensi Alim Ulama-Umaro pada tanggal 7 Oktober 1958 M bertepatan dengan tanggal 2-4 Rabi’ul Tsani 1377 H, di Lembang Bandung, dengan sebuah panitia penyelenggara yang dipimpin Let.Kol. Omon abdurachman sebagai Ketua Umum, seorang Perwira TT III/Siliwangi. Konferensi ini diselenggarakan sudah pasti untuk mengokohkan kebersamaan dalam menegakkan NKRI. Juru bicara Resimen 11 Galuh dalam pandangan umumnya antara lain mengemukakan “Setelah BMAU didirikan atas kebijaksanaan Komandan RI 11 disertai C.P.R.A.D-nya dan mendapat sambutan dan dukungan yang hangat daripada Ulama maka segala kecurigaan, tekanan, fitnahan terhadap Alim Ulama lenyap dan timbul kerjasama yang erat dan saling harga menghargai disegala lapangan”. Disampaikan pula bahwa: “Rapat Alim Ulama Resimen Infanteri 11 tanggal 3 Oktober 1958 di Staff Resimen Infanteri  11 menyetujui BMAU diganti menjadi MU”. Dan yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah keputusan Konferensi Alim-Ulama Militer se-Karesidenan Banten: “Mengenai penempatan APRi dan alat negara bersenjata lainnya, harus dapat menyeseuaikan diri dengan adat istiadat dan Agama di daerah mereka bertugas”,  dan “mengenai para tahanan, terutama Alim Ulama, yaitu supaya mendapat pelayanan dan perawatan yang layak dan segera dilakukan pemeriksaan dengan cara yang jujur dan adil”.

Para tokoh Ulama itu pulalah yang kemudian terlibat dalam Konferensi Alim Ulama-Umaro Daerah Swantara I Jawa Barat di Lembang Bandung, pada tanggal 7-9 Oktober 1958. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang berkaitan dengn tiga persoalan pokok yang dihadapi saat itu yakni (a) usaha menyempurnakan pemulihan keamanan dan pemeliharaannya, (b) usaha menyempurnakan pembangunan dan (c) usaha penyempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Keputusan Konferensi ini disampaikan antara lain pada Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, para Menteri dan KSAD.

Dalam Konferensi Lembang ini hadir memberikan kata sambutannya:

  1. M. Menteri Agama, KH. Moh. Ilyas.
  2. M. Menteri Negara Urusan Kerjasama sipil dan Militer KH. Wahib Wahab.
  3. S.A.D. Jenderal A.H. Nasution.
  4. Ketua Pengurus Perang Daerah Swantara I Jawa Barat / Panglima Teritorium III/Siliwangi Kol. R.A. Kosasih.

Sudah barang tentu hadir pula dan memberikan apresiasi dan uraian husus tentang Manusia Petugas, Letkol. S. Tjakradipura, Komandan Resimen Infanteri 11 Galuh, seorang perwira yang telah mensponsori terbentuknya BMAU, pada Maret 1957 di Tasikmalaya. Dan juga memberikan uraian Kapten H.M. Sufrie Djamhari, Ketua LKU dan MU. Nama terakhir ini adalah perwira Siliwangi sebagai Ketua Sidang yang merumuskan Keputusan Konferensi Alim Ulama-Umaro di Lembang itu. Dalam Konferensi itu hadir pula ulama dari Jakarta yang saat itu masih merupakan wilayah Jawa Barat, kemudian termasuk dalam panitia perumus keputusan Konferensi.

Panitia perumus dalam  Konferensi tersebut terdiri atas:

 

Ketua : KH. Noer Ali (utusan PKP Res. 7 Purwakarta)
Penulis : 1.  K. Otong Hulaemi (utusan Res. 11 Tasikmalaya)

2.  Umar Suraatmadja (utusan KMKB Bandung)

Anggota : 1.   KH. Manshur (utusan Res. 9 Cirebon)

2.   KH. Tb. Abudjaja (utusan Res. Staff II Banten)

3.   KH. M. Bakir (utusan KMKB Jakarta)

4.   KH. Soedja’i (utusan SPP Daerah Swantara I Jawa Barat)

5.   K. Izuddin (utusan Res. 10)

6.   K. Hasan Basri

Penasihat : 1.  Lettu E. Moestari (Ketua Seksi rohani dan Pendidikan PKP Res. 11/III)

2.  Lettu E. Nordjamil (Ketua Ketua Seksi rohani dan Pendidikan PKP Res. 10/III)

3.  Lettu Husni Mueqoffa (Ketua Seksi rohani dan Pendidikan PKP Res. 18/III)

 

Diantara Keputusan Konferensi ini adalah penegasan : “Menyetujui dan Mempertahankan Kebijakan Ketua Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat dalam membentuk Seksi Rohani dan Pendidikan beserta bagian-bagiannya (Lembaga Kesejahteraan Ummat dan “ Majelis Ulama”), sebagai Badan Kerjasama Ulama-Militer-Umaro”.

Maka karenanya, personalia dengan struktur yang ditetapkan oleh staff Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat No. 53/8/PPD/58 tanggal 22 Agustus 1958 bersama dengan Pedoman Majelis Ulama tanggal 12 Juli 1958, yang telah diuraikan dimuka, mendapat legitimasi yang sangat kuat, untuk menghadapi situasi Jawa Barat pada kala itu.

Dengan modal ini, yang selanjutnya ditempuh jalan gerakan “Pagar Betis” menghadapi Di/TII, telah tercapai pemulihan keamanan di Jawa Barat.

Jenderal A.H. Nasution adalah penggerak utama “Rencana Dasar 2,1”, yaitu gagasan yang mendasari : Musuh harus ditahan di daerah-daerah tertentu, dan aksi-aksi Republik harus dipusatkan pada salah-satu daerah ini sekaligus, dengan demikian pangkalan musuh ditumpas satu demi satu. Itulah sebabnya, Divisi Siliwangi dengan dibantu Divisi Diponegoro dan Brawijaya, -yang tentu tidak merupakan kekuatan yang cukup-, pada tahun 1960 seluruh penduduk sipil Jawa Barat diturutsertakan dalam apresiasi, dan dibentuklah secara besar-besaran “Pagar Betis”.

Dalam gerakan “Pagar Betis” yang kadang-kadang berlangsung berhari-hari ini, penduduk sipil membentuk garis maju berangsur-angsur, dengan satuan-satuan kwcil tiga sampai empat prajurit pada jarak-jarak tertentu, tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam teori, pagar betis ini disokong satuan-satuan militer dibaris depan maupun dibaris belakang. Prajurit dibarisan belakang merupakan semacam cadangan yang dapat digunakan pada tempat-tempat yang sukar dimasuki digunakan taktik tidak dimasuki, tetapi dikepung.

Dalam praktik, Tentara  Republik kadang-kadang menggunakan “Pagar Betis” menjadi “Perisai Manusia”. Teknik lain yang digunakan untuk memaksa pemberontak menyerah adalah dengan menduduki sawah yang diduga dimiliki atau ddikerjakan oleh kaum kerabat mereka, agar panen tidak digunakan untuk memberi makan pasukan gerombolan DI/TII. Dari proses inilah lahir adagium “ Siliwangi adalah Jawa barat dan Jawa barat adalah Siliwangi”.

 

  1. Tokoh Alim Ulama-Umaro

Beberapa tokoh dan Alim Ulama yang berperan dalam pembentukan Majelis Ulama (MU) pada Konferensi Lembang adalah:

 

  • Abdul Malik
  1. Abdul Malik bin H. Sarbini lahir di kampong Pangkalan, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Garut. Menginjak masa dewasa Abdul Malik muda menimba ilmu di Pesantren Beunteur Banjar Ciamis, Pesantren di Kuningan dan seterusnya bermukim di Mekkah Al – Mukarromah, mengaji kepada para mufti terkemuka.

Sepulang ke Tanah air (1930) beliau mendirikan Pesantren di Paninggalan Desa Pamekar Sari Banyuresmi Garut. Di Pesantren ini beliau mengajarkan berbagai ilmu dan kitab diantaranya: Kitab Al jurumiyah, Safinah, Alfiah, Tafsir Jalalain, I’anah dan lain-lain. Pada masa revolusi beliau ikut memimpin barisan Hizbullah dan aktif mengadakan perlawanan, sehingga pada tahun 1950 beliau ‘ngungsi’ ke Bandung karena menjadi sasaran penyerangan musuh. Beliau menetap di Bandung tepatnya di jalan Sawah Kurung dan mendirikan Masjid Al-Muhajirin di jalan Sawah Kurung IV Bandung, dari sawah kurung ini beliau mengembangkan agama di majelis-majelis Ta’lim di Bandung dan sekitarnya.

Setelah menetap di Bandung beliau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Jawatan Pendidikan Agama Provinsi Jawa Barat (1950) yang waktu itu dipimpin oleh Djaya Rachmat sebagai pengganti Soelaiman Widjojo Soebroto. Dalam politik beliau aktif di organisasi Partai MASYUMI, beliau juga aktif di Majelis Ulama Jawa Barat.

Sejak tahun 1966 beliau mengadakan pengajian rutin (hari Kamis) di Kampung Paninggalan-Maleer Desa Suka Senang Banyuresmi Garut, dan pada tahun 1969 beliau kembali ke Garut dengan mendirikan Madrasah dan Masjid di Kampung  Paninggalan tersebut.

Pada tahun 1970 beliau wafat din dikuburkan di Garut sedangkan pengajian dan Madrasah dilanjutkan oleh puteranya.

 

  • Omon Abdurrahman.

Letnan Kolonel Omon Abdurahman, dilahirkan pada tanggal 13 Nopember 1911, Omon muda mengisi pendidikannya dimulai dari sekolah Belanda yaitu HIS di Sumedang, kemudian melanjutkan ke sekolah MULO di Cirebon, karena lebih tertarik dan merasa prihatin dengan kondisi pendidikan pada masa itu, beliau membulatkan tekad berangkat ke Yogyakarta dan memasuki sekolah Pendidikan Guru (Howfd Acte).

Setelah lulus dari pendidikan guru, beliau memenuhi panggilan hatinya dengan menjadi Guru sekolah Rakyat di Indramayu dan Sumedang. Dan pada masa memasuki masa perjuangan omon muda ini, terpanggil untuk membela Tanah Air yang kemudian masuk pendidikan PETA di Cimahi dan selanjutnya terjun ke kancah peperangan dengan menjadi anggota PETA di Cimahi dan Pangalengan, yang kemudian masuk menjadi anggota BKR, Tri dan akhirnya menjadi anggota TNI Angkatan Darat.

Pada masa memasuki pensiun, dengan pangkat Kolonel beliau memimpin PEPABRI sebelum Bapak Mayjen Emon Suratman, beliau dikaryakan di Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Berdikari, yang selanjutnya terjun di dunia politik dengan menjadi anggota DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat dari utusan TNI/POLRI dan selanjutnya menjadi Anggota DPR GR utusan TNI/POLRI.

Dalam proses Konferensi Alim Ulama-Umaro di Lembang, Oktober 1958, beliau mendapat tugas dari TT III/Siliwangi sebagai ketua Panitia yang dalam pelaksanaan tugasnya sensntiasa berdampingan terus dengan Kapten Syufrie Djamhari.

Belaiu wafat di Bandung pada bulan Juli 1984 dan dikuburkan di Taman Pahlawan Cikutra Bandung.

 

  • Tb. Abu Djaya
  1. Tb. Abu Djaya bin H. Abdullah lahir di Ciomas-Serang tanggal 12 Februari 1896, beliau adalah Ulama intelektual yang kharismatik di Kabupaten Pandeglang. Beliau juga adalah sahabat dekat KH. Rd. Sugiri, (wafat 1949), seorang Regent/ Edana Kota Pandeglang, yang juga seorang Ulama Intelektual yang kharismatik. Abu Djaya kecil mengisi masa pendidikannya dilingkungan Pesantren yaitu Pesantren Tebuireng Jombang (1911)-1921), Ponorogo (1921-1926) terus ke Pesantren Plered Purwakarta, yang diasuh oleh KH. Tb. Bakri yang sama-sama berasal dari Pandeglang, (wafat pada usia lebih dari 135 tahun), yang berguru kepada beliau ini, sewaktu di Makkah al-Mukarromah antara lain ialah Syeikh Yasin al Fadani (Padang) yang terkenal itu dan pada masa remaja untuk menambah ilmu dan wawasan keagamaan beliau pergi dan bermukim di Makkah (1931-1936).

Sepulang ke Tanah Air beliau aktif mengajar dan aktif pula di berbagai organisasi, untuk menyalurkan aspirasi politiknya beliau menjadi anggota MASYUMI, sehingga pada tahun 1960 tercatat sebagai Ketua DPR-GR Kabupaten Pandeglang dan pada masa pergolakan Ulama kharismatik ini menjadi anggota Hizbullah. Pada tahun 1958 pada Konferensi Akim Ulama-Umaro beliau menjadi utusan yang mewakili Resimen 8 staff II Banten, Ketua Panitia Haji Indonesia (PHI) untuk daerah Banten (1960-1970) selain itu beliau juga tercatat sebagai pengurus Mathla’ul Anwar-Menes.KH. Tb. Abu Djaja wafat pada hari Jum’at tanggal 17 Maret tahun 1977.

 

  • Arhatha

Arhatha berasal kelahiran Yogyakarta, suatu akronim dari kepanjangan nama Abdurauf Hamidi Thoyibany, Pegawai DEPAG Pusat, yang kemudian ditugaskan menjadi Kepala Urusan Agama Propinsi Jawa Barat.

Kemudian beliau menjadi Staff Ahli Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pada saat jawa Barat akan mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) beliau yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah menjadi Wakil Ketua Panitianya, dengan Ketua Panitianya KH. Abdul Muiz Ali, Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Barat tahun 1967 yang berasal dari Serang Banten.

Dalam IAIN (dalam persiapan Negeri) Arhatha menjadi Wakil Rektor dengan Rektornya adalah Prof. KH. Anwar Musaddad dan Sekretaris Aljami’ah Drs. KH.A. Hafizh Utsman.

 

  • Badruzzaman
  1. Badruzzaman dikenal dengan Syaikhuna Badruzzaman, lahir tahun 1900 di Pesantren Al-falah Biru garut, putra kelima dari sembilan bersaudara dari KH. Faqih bin KH. Adza’i, yang kemudian lebih populer denan panggilan “AMA BIRU”.

Beliau mengaji kepada ayahnya, dan kepada pamannya dari pihak Ibu di Pesantren Pangkalan Tarogong yakni KH.R. Qurtubi dan selanjutnya pindah ke pondok yang diasuh oleh kakaknya KH. Bunyamin (Syekhuna Imin) di Ciparay Bandung. Kemudian beliau mendalami ilmu di Pondok Pesantren Cilenga Tasikmalaya, selanjutnya di Pondok Pesantren Balerante Cirebon.

Pada tahun 1920 M. Badruzzaman bersama kakaknya Bunyamin berangkat ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu keislaman, bermukim selama 3 (tiga) tahun. Tahun 1926 M beliau ke Makkah lagi untuk kedua kalinya bermukim selama 7 (tujuh) tahun. Diantara guru-guru beliau di Makkah adalah: Syekh Alawi Maliki (Mufti Makkah dari Madzhab Maliki) dan syekh Sayyid Yamani (Mufti Makkah dari Madzhab Syafi’i). Di Makkah, beliau mempunyai teman diskusi yaitu, KH. Kholil dari Bangkalan Madura. Sedangkan di Madinah beliau berguru pada Syekh Umar Hamdan (seorang Muhadditsin dari Madzhab Maliki).

Pada tahun 1933 KH. Badruzzaman kembali ke Tanah Air dan langsung memimpin Pondok Pesantren Al-Falah Biru melanjutkan ayahandanya bersama-sama dengan kakaknya KH. Bunyamin. Pesantrennya beliau mengembangkan berbagai disiplin ilmu keislaman: Tafsir, Hadits, Fiqih dan Ushul Fiqih, Ilmu Tasawwuf, Nahwu, Sharaf, Ma’ani, Badi’, Bayan, ilmu Arud dan ilmu Maqulat.

Ketika Revolusi beliau terjun dan bergabung dalam Hizbullah memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan mengkader para mujahid melalui khalwat. Pesantren Al-Falah Biru karenanya tidak aman dan menjadi sasaran serangan musuh, sehingga beliau pun “ngungsi” singgah di Cikalong Wetan (Purwakarta), padalarang, Majenang (Jawa Tengah) dan Taraju (Tasik) dengan terus mengembangkan ilmu ditempat-tempat itu.

Dalam kehidupan politik dan organisasi, KH. Badruzzaman beserta Kyai lain diantaranya KH. Mustofa Kamil mendirikan Organisasi Al-Muwafaqoh sebagai wadah penyalur aspirasi ummat Islam untuk mengusir penjajah Belanda dan dipercaya sebagai Ketua.

Pada tahun 1942 M, KH. Badruzzaman bersama dengan KH. Ahmad Sanusi (Sukabumi) mendirikan Persatuan Ulama, untuk mengikat Ulama dalam satu wadah, tahun 1951 M organisasi ini berfungsi dengan Persyarikatan Ummat Islam di Majalengka yang kemudian menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI).

Setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1945 M KH> Badruzzaman bergabung dengan MASYUMI dan dipercaya sebagai anggota Majelis Syura dan kemudian aktif di PSII sebagai Ketua Masywi (Majelis Syar’i wal Ibadat) wilayah Jawa Barat dan pada tahun 1967 M atas ajakan keluarga dekatnya KH. Badruzzaman masuk Partai PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) duduk sebagai Majelis Tahkim.

Beliau mempelajari kitab-kitab yang membahas Tarekat Tijaniyah diantaranya Kitab Jawahir al-Ma’ani yang disusun oleh Syekh Ali Harazim, Kitab Bughyah al-Mustafid yang disusun oleh Sayyid Al-Arobi dan Kitab Al-Jaisyulkafil yang dikarang oleh Muhammad As-Sinqiti untuk selanjutnya mendiskusikan hasil Muthola’ahnya dengan Muqoddam Tarekat Tijaniyyah, yaitu dengan Sekh Usman Dhomiri (salah seorang Muqoddam Tarekat Tijaniyyah Jawa Barat), Syekh Abbas Bunten Cirebon, KH. Sya’roni dari Jatibarang (Brebes Jawa Tengah) untuk selanjutnya beliau mengamalkan Tarekat Tijaniyyah dengan mendapatkan ijazah dari Syekh Usman Dhomiri.

Ketika beliau di Makkah beliau mendalami ilmu Tarekat Tijaniyyah, salah satu Tarikat Mu’tabaroh dari Syekh Ali At-Thoyyib (Mufti Haromain dari Madzhab Syafe’i) dan beliau diangkat sebagai Khalifah Tarekat itu.

Dalam mengembangkan tarekat Tijaniyyah, beliau mengangkat beberapa wakilnya di beberapa daerah diantaranya: KH. Mukhtar Ghozali di Pondok Pesantren Al-Falah, KH. Ma’mun, tokoh masyarakat dan Ulama di Samarang (Garut), KH. Endung (Ulama di Cioyod-Cibodas garut), KH. Imam Abdussalam (Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Daru al-Falihin Ciheulang Bandung), KH. Mahmud (Ulama Padalarang Bandung) dan KH. Fariqi (Ulama di Pekalongan Jawa Tengah).

  1. Badruzzaman masih sempat menyusun karya ilmiah dalam berbagai bidang disiplin ilmu ke-Islaman, diantaranya: Risalah Tauhid dan Allahu Robbuna (Bidang Tauhid); Kaifiyat Shalat, Kaifiyat Wudlu (bidang Fiqih), yang mana kedua buku tersebut berdasarkan Fiqih Madzhab Syafi’i, selain itu beliau juga menyusun Nadhom Taqrib dan memberi Syarah Safinatun Naja karya Syekh Nawawi al-Bantani; Risalah ilmu Nahwu, Risalah Ilmu Shorof, Nadhom Jurumiyah (Bidang Nahwu Shorof); dan beliau menyusun ilmu Bayan dalam bentuk Nadhom; serta Siklus Sunni (bidang Tashawwuf).

Beliau wafat pada awal tahun 1972 M tepatnya pada tanggal 3 Ramadlan 1390 H dalam usia kurang lebih 72 tahun, dan dimakamkan di samping Masjid Pondok Pesantren Al-falah Biru garut.

 

  • M. Baqir Marzuqi
  1. M. Baqir Marzuqi bin KH. Ahmad Marzuqi lahir di Jatinegara, jakarta pada tanggal 20 April 1914. Beliau dibesarkandan menuntut ilmu dilingkungan pesantren Ar-ridwan yang didirikan oleh ayahnya yaitu KH. A. Marzuqi sejak tahun 1921 sampai 1929. Tahun 1930-1937 beliau mukim di Tanah Suci Makkah al-Mukarromah untuk menimba ilmu kepada para Ulama di Masjidil Haram, seperti lazimnya masa itu.

Sepulang dari Makkah beliau aktif mengajar di pesantrennya dan aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Partai NU. Tahun 1945-1947 menjadi anggota Hizbullah. Beliau hadir pada Konferensi Lembang mewakili KMKB Jakarta, juga sebagai Katib Tsani/Syuriah PBNU (1955-1959), Katib I Syuriah PBNU (1959-1962) dan selanjutnya terpilih menjadi wakil Ro’is Syuriah PBNU (1962-wafat).

Selama kurun waktu sepuluh tahun yaitu dari tahun 1955-1965 beliau tercatat sebagai angota Konstituante dan MPRS dimana Partai Komunis sedang gencar merongrong kewibawaan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau ikut menuntut pembubaran PKI sehingga pada tahun 1965 beliau turut menandatangani Surat tuntutan pembubaran PKI.

Beliau wafat 28 Mei 1970 M/24 Rabi’ul Awwal  1390 H (malam Jum’at) pada jam 20.00, Ba’da Shalat Jum’at beliau di shalatkan di Mesjid Jami’ Pesantrennya Al-Anwar, Rawabunga jatinegara dengan Imam KH. Habib Ali Al-Habsyi.

 

  • R. M. Burhan
  1. R. M. Burhan, pendiri Pesantren Cijawura Bandung, sebagai cucu pendiri Pesantren Keresek Garut.

Ulama yang lahir pada tahun 1901 ini mulai mendalami ilmu agama di Pesantren Keresek, Pesantren Fauzan Cisurupan Garut, Pesantren KH. Dimyati Sukamiskin Bandung yang terkenal dengan sebutan Ajengan Gedong, Pesentrennya KH. Syatibi Gentur Cianjur, Pesantren Sindangsari Cijerah Bandung dan Pesantren Sempur Purwakarta, dibawah asuhan KH. Tubagus Bakri yang berasal dari Pandeglang, yang masyhur dengan sebutan Mama Sempur.

Ulama ini juga dikenal sebagai seorang Nasionalis. Mertuanya, KH. Abdusysyukur dikenal sebagai seorang yang mendukung gagasan Bung Karno. Pengaruh dari mertuanya inilah yang membuat Burhan muda memiliki jiwa Nasionalisme yang tinggi.

Burhan sewaktu nyantri di Pesantren Sukamiskin mendapat keduudkan terhormat sebagai W.A. yakni Wakil Ajengan. Dan putrinya yang tertua, Siti Romlah yang terkenal dengan panggilan Neng Eloh dipersunting oleh putra gurunya itu, yakni KH.R.Haedar bin KH.R. I Dimyati. KH. R. Haedar wafat dalam keadaan sebagai Ketua Cabang Nahdlatl Ulama Kabupaten Bandung.

Pendiri Pesantren Sukamiskin adalah kakek dari Ajengan Gedong, yakni KH. Alqo bin Pangeran  Daud dari Kampung Pulo Jakarta Selatan, keturunan ke-14 dari Maulana Hasanuddin, Sultan Banten.

Selain Burhan yang mensantren kepada KH. R. Dimyati itu, nyantri pula KH. Suja’i Cileunyi, KH. Dimyati pendiri Pesantren Sirnamiskin dan KHKB Bandung dan KH. Syatibi, yakni Mama Kaum Sumedang.

Pondok  Pesantren Cijawura tahun 1947 digempur Belanda, karena pada hari Jum’at Ramdlan itu Laskar Rakyat dan Hizbullah sedang berada disana, sehingga gugur 56 orang.

  1. R. M. Burhan aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah juga berkecimpung di organisasi, menjadi Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bandung (1975-1985). Rois Mustasyar PWNU Jawa Barat (1985-1991). Pada masa Tatar Sunda bergejolak tahun 1950-an, putera Garut ini diangkat sebagai salah satu seorang penasihat pada Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) dan pada saat Majelis Ulama Jawa Barat berdiri tahun 1958, beliau menjabat sebagai Bendahara II.

Menjelang kelahiran Majelis Ulama Jawa Barat, KH. R. M. Burhan memang aktif mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Ulama, seperti pertemuan di Pesantren Sindangsari, yang sekarang dikenal dengan nama Al-Jawami Cileunyi Bandung. Dalam pandangan Ulama pendiri Pesantren Salafiah Cijawura ini, Majelis Ulama hendaknya menjadi wadah pembinaan dan pendalaman agama bagi masyarakat luas.

  1. R. M. Burhan wafat pada 27 Ramadlan 1412 H, yakni pada tahun 1991 M, dikuburkan di pemakaman keluarga Cijawura Bandung.

 

  • M. Dimyati

Ditulis pula dengan sebutan KH. Ahmad Dimyati, lahir di Bandung tahun 1910.

  1. A. Dimyati menimba ilmu di beberapa Pesantren diantaranya di Pesantren Cijerah Bandung (KH. Abu), Pesantren Cibaduyut Bandung (KH. Zarkasyi), Pesantren Sukamiskin Bandung (KH. R. Dimyati, yakni Ajengan Gedong wafat tahun 1946), Pesantren Mangunreja Tasikmalaya (KH. Aon), Pesntren Pejaten cirebon, Pesantren tebuireng Jombang (KH. Hasyim Asy’ari/pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama). KH> Zarkasyi di Cibaduyut adalah salah seorang Kiyai pada masai itu. Sedangkan Ulama sepuhnya adalah KH. Moh. Nawawi.

Perjuangan beliau yang sempat tercatat antara lain: Komandan Laskar Hizbullah Bandung Selatan dan sebagai salah seorang pendiri dan penyebar Jami’yyah Nahdlatul Ulama untuk wilayah Jawa Barat dengan tugas khusus dari Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari.

Dalam pemerintahan, beliau pernah menjadi anggota Konstituante hasil Pemilu 1955 dan menjadi anggota DPR-GR.

  1. A. Dimyati menjadbat sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa barat (1950) dan Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat (1960). Tahun 1958, saat mana Majelis Ulama di bentuk di Jawa Barat, beliau hadir mewakili KMKB Bandung.

Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Sirnamiskin (Kopo) Bandung, yang kemudian diretuskan oleh keturunannya.

  1. A. Dimyati wafat tanggal 1 Rabi’ul Awwal 1402 H / April 1971 M di Bandung.

 

  • M. Djamhari Sufrie

Kapten. H.M. Sufrie Djamhari, lahir di Serang 12 September 1911, memasuki pendidikan SR dan nyantri di Bunten (Cirebon), asuhan KH. Abbas dan juga di Pesantren Tebuireng (jombang) asuhan KH. Hasyim Asy’ari.

Pada kala Konferensi Alim Ulama-Umaro Lembang (1958), beliau aktif sebagai pelaksana operasional dan saat pengambilan keputusan, beliau bertindak sebagai Ketua Sidang.

Beliau Wafat (dengan pangkat Mayor) saat berkunjung ke rumah saudaranya di Karabohong-Labuang tanggal 2 oktober 1966, dan dikuburkan di Serang.

 

  • Tb. Hasan Basri

Kiyai Haji Tubagus Hasan Basri, lahir di Bogor pada tanggal 9 Desember 1921. Hasan Basri muda mengenyam pendidikannya mulai dari Sekolah Rakyat (SR-tahun 1932), Madrasah Tsanawiyah (1934), dilanjutkan dengan nyantri di Pondok Pesantren  Cangkudu, Baros Serang (1935-1936).

Seperti lazimnya pada masa itu Hasan Basri pun berangkat dan bermukim di Makkah al-Mukarromah (1937-1939), beliau menimba ilmu di Majelis Ta’lim Syeikh Asaduddin di Jabal Gubes (sekarang merupakan kawasan Istana Raja Saudi Arabia) dan Majelis Ta’lim Syeikh Sayyid Alawy al Maliky di Masjidil Harom.

Sejak masih muda beliau termasuk orang yang haus akan ilmu, sepulangnya ke Tanah Air Hasan Basri muda ini nyantri di Bengkung, pandeglang dan di Citundun, Warunggunung, Rangkasbitung (1941-1942). Kemudian pada tahun 1947 mengikuti Diklat Militer di inspektorat Biro Perjuangan Daerah XXXV di Serang Banten, serta mengikuti kursus atau pendidikan lainnya sepanjang masa pada setiap kesempatan yang ada.

Dalam aktivitas organisasi beliau adalah salah seorang pimpinan Partai MASYUMI cabang Kabupaten Bogor dari tahun 1947-1960 dan Sarikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Sedangkan jabatan yang pernah dijalaninya antara lain sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor (darurat) di Jasinga (1948-1949), Anggota DPRD Kabupaten Bogor (1950-1960) yang merangkap menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kabupaten Bogor pada tahun 1955-1958 dan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Garut (1968-1977).

Pada Konferensi Alim Ulama-Umaro Lembang, Hasan Basri hadir sebagai utusan Resimen 8 Bogor, dan setelah Majelis Ulama terbentuk di Jawa Barat beliau aktif dan tercatat menjadi pengurus diantaranya menjadi Ketua Umum MU Kota Bogor pada tahun 191967-168, Anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1970-1977; 1984-1989 dan Ketua Urusan Fatwa dan Hukum MUI Jawa Barat tahun 1989-1994 yang merangkap menjadi Ketua Umum MUI Kota Bogor periode 1985-1995, kemudian menjadi Anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jawa Barat yang merangkap anggota Komisi Fatwa dan Hukum (1994-1999) dan Wakil Dewan Penasihat MUI Provinsi Jawa Barat (2000-2005). Sedangkan di MUI Pusat beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan Pimpinan tahun 1992-1995, Anggota Komisi Fatwa dari tahun 1992 sampai sekarang dan menjadi Anggota Dewan Syari’ah Nasional MUI Pusat dari tahun 1997 sampai sekarang.

Dalam kegiatan Pendidikan beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) dari tahun 1992 sampai sekarang, dan merangkap menjadi Ketua Majelis Fatwanya dari tahun 1983 sampai sekarang serta Pejabat Ketua Majelis pimpinan BKSPPI tahun 1992-2002. Beliau duduk pula sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan / Universitas Islam Ibnu Khaldun (UIK) sekarang UIKA Bogor dari tahun 2000 sampai sekarang, Ketua Badan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor tahun 2001 sampai sekarang dan Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Pusat tahun 2002 sampai sekarang.

 

  • A. Kosasih

Letnan Jenderal (Purnawirawan) Raden Haji Achmad Kosasih, lahir pada tanggal 24 April 1924 di Bandung. Pada zaman pendudukan Jepang mendapat latihan kemiliteran Pembela Tanah Air (PETA) tahun 1943, Syodanco PETA di Bogor (1943-1945) dan Seskoad (1963).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadi Komandan Batalyon 5 Resimen Sukabumi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) tahun 1945. Hijrah ke Yogyakarta sebagai Komandan Batalyon Resimen Infanteri 12 Divisi siliwangi, aktif menumpas pemberontakan PKI Madiun (1948) dan kemudian memimpin “Long March” dari Magelang ke Sukabumi dan Bogor. Kepala Staff T & T (Tentara dan Territorium) VII/Wirabuana, Indonesia Timur (1950-1951). Pejabat Panglima T & T II/Sriwijaya Sumatera Selatan dan jambi, sampai didaulat oleh Letkol Kretarto (1952). Kepala Staff T & T III/Siliwangi (1956), pejabat Panglima, kemudian Panglima T & T III/Siliwangi yang berubah menjadi Kodam (Komando Daerah Militer) VI/Siliwangi (1957-1960), Asisten Menteri/Panglima Angkatan Darat (1960-1962), Deputi Wilayah (Deyah)/ Panglima Antar Daerah (Panganda) Sumatera (1962-1964). Beliau juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Selandia Baru (1964-1968), Inspektur AD merangkap Ketua Tim Screening Pusat (1968-1970). Dan kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda (1980-1983), setelah lebih dahulu menjadi Presiden Komisaris PT. Krakatau Steel.

Masa beliau menjadi Panglima Siliwangi adalah tahun-tahun kekacauan di Jawa Barat memuncak, dan pada masa beliau terbentuk NU Jawa Barat. Kumpulan pidatonya sebagai Panglima Siliwangi diterbitkan yang berjudul Teguh Tenang Menempuh Gelombang (Bandung, 1962).

 

  • Mansoer
  1. Mansoer lahir pada tanggal 6 Januari 1917 di Desa Kutagede, Kecamatan kadugede Kabupaten Kuningan.

Riwayat pendidikan beliau dengan mengikuti pendidikan Pesantren Awipari Tasikmalaya (KH. Bustomi), Pesantren Buntet  Cirebon (KH. Abbas), Pesntren Gentur Cianjur (KH. Syatibi) dan Pesantren Keresek Garut.

Dalam pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten kuningan sampai tahun 1978. Diakui sebagai politisi, karena beliau pernah menjadi Anggota Konsittuante dari Partai MASYUMI, hasil Pemilu 1955 dan Anggota DPR-GR Provinsi Jawa Barat.

Beliau juga adalah pendiri dan Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), pendiri Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKBP) dan pendiri yayasan Al-Mansur yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan sekarang dilanjutkan oleh keturunannya. Beliau wafat pada 1 Januari 1981 di Kuningan.

 

  • DR (HC). H. Mashudi

Letnan Jenderal (Purnawirawan) DR. (HC) H. Mashudi, lahir di Cibatu garut, pada tanggal 11 September 1920. Pulang ke Rahmatullah di RS. Gatot Soebroto jakarta tanggal 22 Juni 2005, dan dikebumikan besok harinya (23 Juni 2005) di taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

Mashudi lahir dilingkungan keluarga pedagang. Pernah mengenyam pendidikan di HIS Garut, MULO Tasikmalaya dan AMS Yogyakarta sebelum ia masuk YHS Bandung.

Aktivitas di dunia kepanduan sudah dimulainya semenjak sekolah di MULO, yang menurut penuturannya sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian. Mashudi tetap sebagai seorang pandu hingga akhir hayatnya, hingga menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka (1974-1994).

Ketika Jepang masuk ke Tanah Air, Mashudi sudah menjadi mahasiswa THS (sekarang ITB). Kuliahnya tidak sampai slesai. Ia lalu bergerak di bidang perniagaan sambil tetap membina hubungan dengan teman-temannya, khususnya untuk memantau suasana.

Saat kemerdekaan Indonesia diporklamirkan, Mashudi sedang berada di Jakarta. Hari itu juga ia pulang ke Bandung untuk menghimpun kekuatan bersama teman-temannya, antara lain A.H. Nasution. Ia menghubungi beberapa Daidancho untuk mengemukakan rencana penggalangan kekuatan dalam wadah kelaskaran.

Di masa revolusi, ia menjadi anggota Organisasi Pemuda Republik Indonesia (PESINDO), anggota KNI Priangan, dan anggota Dewan Perthanan Daerah Priangan. Pengalamannya yang menarik pada masa itu adalah saat mengawal segerbong uang RI (istilahnya ORI) dari Yogyakarta ke Bandung. Mashudi adalah periwra TNI pertama yang diangkat sebagai Gubernur di Indonesia. Pangkatnya pada waktu itu adalah Kolonel. Semasa aktif di dunia militer, Mashudi pernah menjadi staff Divisi Siliwangi (1947-1957), Irjen Teritorial AD (1957-1960).

Mashudi menjabat Gubernur Jawa Barat selama dua periode (1960-1970), yang merupakan masa-masa yang berat, wilayah Jawa Barat dilanda kekacauan pemberontakan DI/TII dan meletusnya G 30 S/PKI.

Di ujung masa jabatannya sebagai Gubernur, Mahudi menjadi Wakil Ketua MPRS (1966-1972). Pendiri Universitas Siliwangi, Tasikmalaya (1978-1994), anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA, 1978-1983), Ketua Yayasan Universitas Pakuan Bogor (1984), dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, 1992-1997).

Penghargaan yang pernah ia terima antara lain: bintang Maha Putera dari Pemerintah RI, Bronz of Wolf, Organisasi Pramuka Seluruh Dunia (WOSM) dan tanda penghargaan lain dari pemerintah RI dan negara-negara lain.

 

  • Noer Alie

Kiyai haji Noer Alie bin H. Anwar lahir di Desa Bahagia Kecamatan Babelan, Bekasi tahun 1914. Belajar di Pesantren KH. A. Mughni Ujung Harapan Bekasi dan Pesantren KH. Ahmad Marzuki (ayah KH. M. Baqir Marzuqi), di rawa Bunga, Jatinegara. Pada usia 20 tahun Noe Alie muda berngkat ke Makkah untuk lebih memperdalam agama Islam, enam tahun bermukim di Tanah Suci. Setelah kembali ke Tanah Air mendirikan Pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Pada masa revolusi 1945, Noer Alie menjadi anggota KNI Bekasi dan pada tahun 1948 menjadi Bupati Jatinegara. Pada masa revolusi itu, ia pun pernah bertugas di daerah Serang, sebagai Komandan Batalyon TNI yang dari Hizbullah. Sehabis revolusi Noer Alie menjadi ketua MASYUMI cabang Bekasi dan terpilih sebagai anggota DPRD Bekasi dan anggota Konstituante dalam Pemilu 1955.

Setelah Konstituante dibubarkan dan Partai MASYUMI dilarang, Noer Alie mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pengembangan pesantrennya At-Taqwa. Beliau aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan saat fusi Partai Islam kedalamnya (1975), tetapi menyatakan diri keluar ketika semua partai dan organisasi menerima azas Pancasila pada tahun 1986. Noer Alie juga menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Barat (1971-1975) san memimpin Badan Kerjasama pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat, bersama dengan H. Soleh Iskandar Bogor, sampai saat meninggalnya.

Beliau wafat pda 29 Januari 1992 M/25 Rajab 1431 H, di Ujung Harapan Bekasi. Nama beliau diabadikan sebagai nama Gedung Islamic Centre Bekasi. Pesantrennya selanjutnya di pimpin oleh keturunannya, salah seorangnya adalah KH. Amin Nur, yang sekarang menjabat Ketua umum MUI Kabupaten Bekasi.

  1. Noer Alie mendapat penghargan dari Menteri Agama Republik Indonesia (Alamsyah Ratu Perwiranegara) dengan nomor Piagam P/162/1983 pada tangal 25 Februari 1983 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1403 H. Pada masa pemerintahan Soeharto mendapat Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya dengan nomor Piagam 2148/01/1995 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor074/TK/Tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995. Pada tanggal 3 November 2006 beliau dianugerahi Piagam Tanda Kehormatan Bintang Maha Putera Adipradana dengan nomor Piagam 2/II/2006 serta ditetapkan sebagai Gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia oleh Presiden DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono dengan nomor Piagam 2/XV/2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085/TK/Tahun 2006.

 

  • R. Sudja’i
  1. R. Sudja’i lahir di Sindangsari Cleunyi tahun 1901. Beliau adalah seorang tokoh Ulama terkemuka di Jawa Barat. Dedikasinya terhadap penyebaran Syari’ah Islam serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia baik semasa merebut kemerdekaan hingga mempertahankannya tidak diragukan lagi. Pendirian Pesantren ini mendapat dukungan dari ayahnya yaitu KH. Muhammad Ghazali serta paman san saudara-saudaranya yakni H. Tamim, KH. Siroji dan KH. Dimyati.

Sebagaimana lazimnya masa itu, beliau terlebih dahulu nyantri di Cibaduyut Bandung, Gentur Cianjur (KH. Syatibi), Banjar Ciamis dan Pesantren Sukamiskin di bawah asuhan KH. Dimyati.

Perkembangan pesantren tersebut dari tahun ke tahun cukup pesat, sehingga pada tahun 1960-an mulai dibangun pesantren dengan bangunan yang lebih layak. Pembangunan ini didukung oleh menantunya yakni H.R. totoh Abdul Fatah yang menjadi Ketua Umum MUI Jawa Barat (1989-1999).

Kemudian pada tahun 1977 nama pesantren Sindangsari dirubah menjadi Pesantren Al-Jawami, seiring dengan diselenggarakannya pendidikan formal selain pesantrentradisional. Al-Jawami memiliki arti “lengkap dan universal”, selain itu nama tersebut dipilih karena pesantren memiliki komitmen untuk mensyi’arkan  kitab Ushul Fiqih “Jam’ul Jawami”. Adapun pendidikan formal yang diselenggarakannya adalah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pesantren tersebut terus berkembang hingga saat ini telah memiliki lembaga pendidikan tinggi yang tergabung di bawah Yayasan YAPATA AL-JAWAMI.

Peranan KH. R. Sudja’i bukan hanya dibidang pendidikan, beliau juga ikut berperan dalam menciptakan kondisi kondusif bangsa setelah masa kemerdekaan. Beliau sebagai salah satu tokoh Mustasyar NU Kabupaten Bandung dan salah seorang penggagas berdirinya Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Secara historis, keberadaan pesantren Al-Jawami memiliki keterkaitan yang erat dengan awal pembentukan Majelis Ulama di Jawa Barat. Di tempat inilah pada tahun 1958 diadakan pertemuan antara Alim Ulama-Umaro, dalam hal ini diwakili oleh Kolonel R.A. Kosasih sebagai Penguasa Perang Daerah Swantara I Provinsi Jawa Barat.

  1. R. Sudja’i terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Jawa Barat yang pertama, dibantu antara lain oleh menantunya KH. R. Totoh Abdul Fatah sebagai Penulis I didampingi oleh beberapa Ulama terkemuka di Jawa Barat lainnya seperti KH. Badruzzaman, KH. Burhan, KH. Sayid Utsman, KH. Sulaeman serta KH. Abdul Malik. Adapun dari pihak pemerintah diwakili oleh Arhatha dan HR. Sutalaksana.

Beliau wafat tahun 1984, dikuburkan di komplek Pesantren Al-Jawami, Cileunyi Bandung.

 

  • Sulaeman
  1. Sulaeman dilahirkan di Batujajar Kabupaten Bandung Jawa Barat pada tahun 1830. Ayahnya adalah H. Syarif berasal dari Pandeglang Banten sedangkan Ibunya adalah Hj. Siti Mulya yang biasa dipanggil Ma Inggit karena selalu banyak memiliki Ringgit adalah anak seorang petinggi Kabupaten Bandung. Beliau merupakan keturunan dari Ulama termasyhur di Banten yakni Syekh Maulana Yusuf. Semasa mengikuti pasaran Tafsir di Ajengan (Mama Aon) Mangunreja tasikmalaya, beliau menikah dengan Hj. Siti Khodijah, putri Rd. Sumadipraja Sumedang, keturunan Geusan Ulun. Ibu St. Khadijah adalah Hj. Fatimah, berasal dari Tasikmalaya keturunan Sukapura.
  2. Sulaeman menghabiskan masa kecilnya di Batujajar, anak tunggal sehingga kasih sayang kedua orang tuanya tertumpu padanya. Pada usia enam tahun beliau memasuki Sekolah Dasar HIS dan mulai belajar Bahasa Belanda. Ayahnya H. Syarif adalah seorang saudagar yang memiliki toko besar dipinggir jalan. Tokonya sering menjadi tempat perittirahatan bagi mereka yang sedang berpergian jauh karena di dekat tokonya terdapat sebuah Masjid Besar.

Ketika remaja, Sulaeman menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan sehingga orang tuanya bernadzar jika anaknya sembuh maka akan dikirim  ke pesantren. Keinginan itu dikabulkan Alah SWT sehingga kemudian Sulaeman dikirim ke Pesantren sebagai pelaksanaan atas Nadzar orang tuanya. Beberapa Pesantren yang dimasukinya dalah Pesantren ciburial (Padalarang), Pesantren Cibabat, Pesantren Cibaduyut, Pesantren Cikalama Bandung, Keresek Garut, Lekor, Mangunreja Tasikmalaya, Balakasap, Serta Pesantren Pangkalan. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu pengetahuan, terbukti perginya beliau ke Makkah untuk beribadah haji dan mukim disana tahun 1913, tapi sayang pemerintah Arab Saudi tidak memberi izin. Kemudian, beliau nyantri di Pesantren Dukuh (Tarogong Garut) meski sudah menikah dengan Hj. Siti Khadijah, anak dan Isterinya ikut dibawa tinggal di kobong. Yaitu Endang Muhammad dan Dudung Juweni.

Pada tahun 1917, KH. Sulaeman mendapat izin untuk mendirikan Pesantren dari Pemerintah Belanda. Santrinya berasal dari berbagai daerah seperti Sukabumi, Garut, Cianjur, Sumedang dan Banten. Dalam mendidik santrinya, beliau dibantu oleh puteranya yakni KH. Endang Muhammad yang pernah bermukim selama sepuluh tahun di Makkah al Mukarromah.

Selain dalam dibidang pendidikan, KH. Sulaeman juga ikut ambil bagian dalam masa perjuangan, khususnya pada masa mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia. Salah satunya adalah dengan keikutsertaan beliau sebagai salah seorang yang ikut membidangi lahirnya Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu, terdapat hubungan yang kurang harmonis antara Ulama dan Umaro yang dikarenakan adanya pemberontakan DI/TII.

Pada tanggal 27 September 1971, KH. Sulaeman wafat dan dikebumikan di Batujajar Bandung.

 

  • Sayid Utsman al- Aydarus

Sayid Utsman yang populer disebut Habib Utsman dilahirkan pada 1 Ramadlan 1329/26 Agustus 1911 di Bandung. Pendidikan agamanya pertama-tama diperoleh langsung dari ayahnya sendiri yakni Husein  bin Utsman bin Abdurrachman al Aydarus. Selanjutnya belajar di bawah bimbingan KH. Achmad Syatibi di Pesantren Gentur Cianjur.  Habib Utsman pun dikenal seorang yang otodidak,banyak belajar dengan cara membaca dan menguasai berbagai bahasa : Arab, Inggris, Jepang, Belanda, Jerman dan Perancis. Tidak mengherankan bila Ulama ini berwawasan luas. Pengetahuannya itu disampaikan bukan hanya melalui ceramah-ceramahnya yang memikat tapi juga melalui tulisan-tulisannya yang juga memikat.

Aktivitasnya dalam ormas Islam Nahdlatul Ulama makin menunjukkan kemampuannya berorganisasi dan memimpin. Pernah menjabat sebagai Rois Syuriah PCNU Kota Bandung tahun1950-1955 dan Rois Syuriah PWNU Jawa Barat tahun 1968. Keseharian hidupnya diisi dengan kegiatan mendidik di lembaga pendidikan Yayasan Assalam di Jalan Sasakgantung Bandung yang didirikannya. habib Utsman pun ikut mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) yang kemudian berubah menjadi Universitras ISlam Nusantara (UNINUS) di Bandung.

Pada Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Habib Utsman terpilih menjadi salah seorang anggota delegasi Indonesia, anggota pimpinan Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) yang didirikan tahun 1958 dan duduk pula Ketua I Majelis Ulama Jawa Barat tahun 2958.

Salah satu nasihatnya kepada generasi muda adalah “ agar menjadi orang baik”. Orang baik itu adalah orang yang paham akan makna hidup, sehat, tenteram dan kekayaan. Ada empat perkara, kata Habib Utsman, yang dapat dipahami nilai harganya kecuali oleh empat orang yaitu (a) tidak dapat diketahui nilaihidup kecuali oleh orang yang telah mati, (b) tidak dapat diketahui nilai sehat, kecuali oleh orang sakit, (c) tidak dapat diketahui nilai tenteram, kecuali oleh orang yang merasa terancam, dan (d) tidak dapat diketahui nilai kekayaan, kecuali oleh orang fakir.

Beliau wafat pada 16 Jumadil Akhir 1405/7 Maret 1985 dan dikuburkan di Bandung, meninggalkan setidaknya dua institusi yang terus berjalan membina Ummat dan generasi muda yakni Yayasan Assalam dan Majelis Ulama.

 

  1. MAJELIS ULAMA (1958-1976)

Perlu dijelaskan, tentang perihal Barisan Hizbullah, dimana para tokoh Alim Ulama yang disebut diatas semuanya memasuki Barisan ini.

Hizbullah, ditulis -“Hizbu Allah”-, yakni menurut bahasa : Tentara Allah, sesungguhnya secara administrasi dibentuk pada tangal 8 Desember 1944 (hari serangan udara Jepang atas Pearl Harbour yang mengawali “Perang Asia Timur Raya” 1942), dengan diumumkan oleh Jenderal Komahichi Harada, Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa, yang juga dinyatakannya kewajiban bagi rakyat Asia Timur, dan terutama rakyat Jawa, membela negeri sendiri.

Pada Januari 1945, Pengurus Pusat Hizbullah diumumkan dengan susunan:

 

Zainularifin : Ketua (Fraksi NU dalam Masyumi)
Mohammad Roem : Wakil Ketua (politikus utama Masyumi)
Anggota-anggota : S. Surowiyono dan Soejono (urusan Umum), Anwar Tjokroaminoto, K.Y. Zarkasyi dan Mashudi (urusan Propaganda), Soenarjo Mangunpuspito, Yusuf Wibisono dan Muhammad Djoenaidi (urusan Perencanaan) serta R.H.O. Djoenaidi dan Pranoto Mangkussasmito (urusan Keuangan).
Adapun urutan Pimpinan Majelis Ulama (MU) Jawa Barat dari Tahun 1958-1976, dapat diuraikan sebagai berikut:

 

1 Majelis Ulama Jawa Barat (1958-1967)

 

Pelindung : Dewan Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat
Ketua Kehormatan : Letkol. R.O.A.S. Sumantri
Wakil Ketua Kehormatan I : Adj. Sulaeman
Wakil Ketua Kehormatan II : Adj. Badruzzaman
Wakil Ketua Kehormatan III : H. Arhatha
Ketua Umum : Adj. H.M. Sudja’i
Ketua I : Adj. Sayid Utsman
Ketua II : H.R. Sutalaksana
Ketua III : H.M. Soefri Djamhari
Penulis Umum : Lettu A. Zainuddin
Penulis I : Ust. Abdul Fattah (Totoh)
Penulis II : Achmad Djazuli
Penulis III : Marwan
Bendahara I : Adj. H. Abdul Malik
Bendahara II : Adj. H.M. Burhan
2 Majelis Ulama Jawa Barat (1967-1971)

 

  Ketua Umum : Mayjen H.R. Dharsono
  Ketua Harian : Letkol Nawawi
  Ketua I : KH.R. Satari
  Ketua II : KH. Sobandi
  Sekretaris Umum : H.A.K. Basuni
  Sekretaris I : Drs. H. Tb. Abin Syamsuddin
  Sekretaris II : H.E. Zaenalabidin
  Bendahara : H. Amin
 
3 Majelis Ulama Jawa Barat (1971-1976)

 

  Ketua umum : KH. Noer Alie
  Ketua : R.H.A. Satari
  : Letkol. Abjan Sulaeman
  : Letkol. Nawawi
  : Letkol. Naswari Masnyur
  Sekretaris Umum : H.A.K. Basuni
  Sekretaris I : Drs. Abin Saymsudin
  : Makmun
  Sekretaris II : Drs. Djuju Sudjana
  Bendahara : H. Amin
  Wakil Bendahara : H. Zainuddin

 

Sedangkan riwayat para Ketua, sudah diuraikan di muka, yakni KH. Sudja’I Pesantren Sindangsari Cileunyi Bandung dan KH. Noer Alie Pondok Pesantren At-taqwa Ujung Harapan Bekasi. Sekarang riwayat singkat Ketua MU periode kedua yaitu Mayjen H.R. Darsono, yang terkenal dengan panggilan Pak Ton, lahir di PEkalongan 19 juni 1925.

  1. Darsono memulai pendidikan umum di HIS, Arjuna School, HBS, KW III, SMT dan STT Bandung. Sedangkan pendidikan Militernya di HKS Belanda tahun 1952 dan Flying Force di Manila tahun 1960.

Sedangkan jabatan yang pernah disandangnya yaitu: Dan Ton (1946), Dan Ki (1948), Dan Yon (1949), Kas Staff Brig (1950), Pa-Mabad (1954), Ka Staff AMN (1956), Wagub AMN (1960) dan PANGDAM VI/Siliwangi (1966). Beliau adalah orang yang paling gigih menyuarakan konsep Dwi Grup dan Dwi Fungsi ABRI, saat mana dilancarkan isu Ideologi oriented berhadapan dengan program oriented.

Tugas-tugas yang pernah di embannya antara lain pada Perang Kemerdekaan I (1947), Perang Kemerdekaan II (1949), Penumpasan PKI Madiun (1945), Penumpasan DI/TII Jawa Barat, Penumpadsan G. 30 S/PKI dan Penumpasan PRRI / PERMESTA. Sedangkan tugas keluar negeri yaitu ke Vietnam.

Beliau banyak mendapat tanda Kehormatan dan Jasa, diantaranya: Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi II, bintang Buana Swabuana Pak, Bintang SA Pratama, Medali Sewindu, Setia Lencana PK I, Setia Lencana PK II, Setia Lencana GOM I, Setia Lancana GOM II dan Setia Lancana GOM V.

 

BAB II

KEPENGURUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

 

  1. Periode 2000 – 2005

 

  1. Susunan Pengurus

 

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat periode 2000-2005 disusun berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) VI yang berlangsung dari tanggal 30 September s/d 2 Oktober 2000 di Bandung, . dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No : Kep-469/MUI/XI/2000, tanggal 8 Nopember tahun 2000 Tentang : Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2000-2005.

 

Masa kepengurusan periode ini bisa dikatakan sebagai masa peletakan dasar-dasar kepemimpinan yang dibangun oleh Ketua Umum KH.Hafidz Utsman Drs (alm) dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan managemen yang berlaku di MUI, beliau merekrut Tokoh-tokoh dari Ormas Islam, Tokoh Pasundan, Birokrat, Akademisi, Tokoh Pesantren, Tokoh Wanita serta Generasi muda menjadi pengurus MUI Jawa Barat. KH.A.Hafidz Utsman sepertinya sangat terobsesi ingin menjadikan MUI sebagai Tenda Besar bagi Ummat Islam.

 

Adapun Susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

 

DEWAN PENASEHAT

 

Ketua              : KH. R. Totoh Abdul Fatah

Anggota          : 1.  Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama propinsi Jawa Barat

  1. KH Tubagus Hasan Basri
  2.     KH Abdullah Abbas
  3.               Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, SH, MPA
  4.               Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, SH
  5.               Prof. Dr. Rahmat Djatnika
  6.                Prof. Dr. H. Djawad Dahlan
  7.               Prof. Dr. H. tb. Abin Syamsuddin M, Ma
  8.                Prof. KH. Wahab Afif, MA
  9.   KH. Zaenal Masduki
  10.   KH. Tubagus Rafi’I Ali
  11.   KH. Irfan Hilmi
  12.   Drs. H. Achmad Kurdi Mukri
  13.   Drs. H. Endang Suwarman
  14.   Drs. KH. A.F. Ghozali, SH
  15.   Prof. Drs. KH. Masdar Helmi
  16. Drs. H.O. Taufiqulloh
  17. Prof. Drs. H. Endang Soetari AD, Msi
  18. Prof. DR. Juhaya S Praja
  19. KH. Rusyad Nurdin
  20. Drs. KH. Syamsuri Sidiq
  21. KH. Dudung Abdul Halim, MA
  22. KH. Ali Imron
  23. KH. Athoillah
  24. KH. Syarkosih Subki
  25. KH. Ma’mun Syamsuddin
  26. KH. Imam Marzuki A. K.
  27. KH. Yusuf
  28. KHR. Imang Mansur Burhan
  29. Drs. KH. Syamsuddin
  30. KH. Uye Baluqia Syakir
  31. KH. Olih Komariudin
  32. Dr. H. Ibin Kutibin, SpKj
  33. Drs. KH. Ahmad Syahid, MSc.
  34. Dr. KH. Tata Muttaqin
  35. KH. Abdul Hamid Sopandi
  36. Ny. Hj. Mariam Kantasumpena
  37. Ny. Hj. Cucu Sartika A. M.
  38. Ny. Hj. Roqayah Buchori

 

 

 

DEWAN PIMPINAN

 

Ketua Umum                          : Drs. KH. Hafidz Utsman

Ketua (Bidang Da’wah)         : Drs. KH. Miftah Faridl

Ketua (BIdang Fatwa)                         : Prof. Drs. KH. Atjep Djazuli

Ketua (Bidang Kerukunan)    : KH. Ismail Djaelani

Ketua (Bidang Ekonomi)        : KH. Ahmad Zabidi

Ketua (Bidang Pendidikan)    : Dr. H. Sanusi Uwes, M.Pd.

Ketua (Bidang Ukhuwah)      :  Dr. H. Abdurrahman, MA

Ketua (Bidang Pengkajian)     : Dr. KH. Rahmat Syafei, MA

Ketua (Bid.Pemberdayaan)      : Dra.Hj. Ella M. Giri Komala

Ketua (Bid Hub. Luar Negeri) : Ir. H. Sodik Mujahid, MSc

 

Sekretaris Umum                    : Drs. H. Musthafa, As

Sekretaris                                : Drs. H. Rafani Akhyar

Sekretaris                                : Drs. Djadja Djahari

Sekretaris                                :H.Agus Sihabudin, MA, MBA

 

Bendahara Umum                   : H. Deding Ishak, SH. MM

Bendahara                               : Drs. H. Mustofa Djamaluddin

Bendahara                               : H. Syamsuddin, SH

Bendahara                               : KH. Sirodz Maulani

 

 

  1. Kondisi Sosial Politik

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat masa bakti 2000-2005 berjalan di tengah suasana  euporia reformasi yang ditandai dengan adanya keinginan yang kuat Bangsa Indonesia untuk membangun suatu masyarakat baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, karena itu seluruh pengurus hasil MUSDA VI MUI Jabar tahun 2000 bertekad meneguhkan jatidiri dan I’tikad dengan suatu wawasan baru untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan berkemajuan.

Selaras dengan perkembangan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara di awal era reformasi, suatu keprihatinan yang sangat mendalam bahwa telah merebak rasa saling membenci dan saling bermusuhan di kalangan warga bangsa, sehingga terjadi konflik horizontal baik yang berdimensi keagamaan maupun berdimensi etnik dan antar golongan. Sementara di lain sisi terjadi kemerosotan moral dan tindak kekerasan di kalangan warga bangsa, berkembangnya perseteruan di antara pemimpin bangsa yang seharusnya memberikan keteladanan dalam kebersamaan. Di tengah suasana seperti itulah  maka Program Kerja MUI Provinsi Jawa Barat ditekankan pada upaya mewujudkan cita-cita Islam yang Rahmatan lil’alamin, membimbing masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, mencegah terjadinya konflik baik vertical maupun horizontal serta memperkuat jalinan kemitraan dengan Pemerintah dan elemen-elemen Bangsa yang lain.

 

  1. Garis-garis Besar Program

 

Berpegang pada visi, misi, sfat, fungsi, tujuan dan sasaran, Garis Besar Program MUI Provinsi Jawa Barat periode 2000-2005 disusun sebagai berikut :

 

  1. Program Pengembangan peningkatan pelaksanaan ukhuwwah Islamiyah.
  2. Program Pengembangan Da’wah Islam.
  3. Program Pengembangan Pendidikan Islam, Pelatihan dan Kaderisasi Ulama.
  4. Program Pengembangan Perekonomian Umat Islam
  5. Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Ke-Islaman, Sosial Kemasyarakatan dll.
  6. Program Penetapan Hukum dan Fatwa.
  7. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan.
  8. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri
  9. Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.
  10. Program Pemberdayaan Administrasi dan Managemen Organisasi.

 

  1. Langkah Kegiatan.

 

Periode ini adalah periode awal perkhidmatan di era reformasi, suatu periode dimana seluruh pengurus dituntut untuk mampu memahami suatu proses kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis, adil dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi tadi, maka langkah -langkah kegiatan pun lebih difokuskan pada upaya konsolidari baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal). Konsolidasi ke dalam diarahkan pada upaya penataan managemen organisasi, penguatan kepemimpinan kolektif-kolegial untuk menopang MUI sebagai Khodimul Ummah (pelayan ummat),salahsatu langkah konkritnya mulai periode ini ditunjuknya Komisi Fatwa untuk membuka layanan konsultasi masyarakat, Alhamdulillah gagasan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat sehingga setiap hari Senin dan Rabu (waktu yang disediakan oleh Komisi Fatwa) selalu dikunjungi oleh orang-orang yang hendak berkonsultasi tentang berbagai hal, seperti urusan ernikahan, perceraian, waris dll.

 

Ada tradisi baru yang dibangun oleh KH.Hafidz Utsman dalam konteks kegiatan MUI Jawa Barat yaitu setiap tahun setidaknya ada tiga kegiatan menyambut peristiwa-peristiwa pentin yaitu : peringatan Maulid Nabi, peringatan tahun baru hijriyah dan menyambut datangnya bulan Ramadhan, tetapi di dalamnya tidak melulu peringatan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat, beliau menyarankan diisi dengan acara Diskusi Publik, Halaqah atau Seminar dengan mengambil tema masalah-masalah aktual, seperti soal Lingkungan Hidup,Ekonomi Syari’ah, masalah TKW di Luar Negeri, Jajanan anak yang membahayakan sampai kepada masalah Polik, Pemilu/Pemilukada dll. Dan yang menarik juga, diadakan Khataman Al-Quran sebelum acara dimulai dengan menghadirkan Ibu-Ibu Majelis Ta’lim. Kebiasaan seperti ini terus berjalan sampai sekarang

 

Adapun konsolidasi ke luar (eksternal) diarahkan kepada penguatan MUI sebagai mitra strategis Pemerintah, membangun komitmen kebangsaan yang kuat serta untuk menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik menuju masyarakat yang berkualitas (khairo ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Salahsatu capaian yang bisa dikatakan monumental pada periode ini adalah terselenggaranya acara Silaturrahim Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 di Bandung, dimana MUI Jawa Barat menjadi Pemrakarsa dan Sekaligus Panitia Pelaksana bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Silaturrahim Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan 45 ini berlangsung dari tanggal 9-10 Januari 2001, dihadiri oleh  utusan MUI dan DHD 45 seluruh Indonesia, bertempat di Hotel Homan dan upacara pembukaannya di Gedung Merdeka di hadiri oleh Presiden Republi Indonesia KH.Abdurrahman Wahid beserta para Menteri Kabinetnya.

Silaturrahim Nasional menghasilkan sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia, sebagai berikut :

 

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

MERDEKA !

 

Berkat rahmat Allah SWT- Tuhan Yang Maha Esa, para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 dari seluruh Tanah Air telah dapat berkumpul dan bersilaturrahim di gedung bersejarah ini, Gedung MErdeka, Bandung pada tanggal 9 dan10 Januari 2001 M bertepatan dengan 14 dan 15 Syawwal 1421 H.

Alim ulama dan Eksponen Angkatan-45 adalah dua pilar utama bangsa yang telah menampilkan peran kesejarahan sangat menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, angka dan hari yang sengaja dipilih karena bertepatan dengan hari Jum’at legi, tanggal 9 Ramadlan 1364 H. keduanya bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dan perjuangan digerakkan oleh motif tunggal yang berdimensi ganda, yaitu wawasan keagamaan dan kebangsaan, menyatu dalam keyakinan “Cinta Tanah Air Refleksi ke-Imanan” (hubbul wathan minal Iman).

Kini disaat usia proklamasi kemerdekaan melewati setengah abad dan perjuangan kebangsaan telah melalui pasang surut pada beberapa babakan sejarah, para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 menyaksikan dan merebaknya rasa saling membenci dan saling bermusuhan di kalangan warga bangsa, seperti tampak ada beberapa konflik horizontal, baik yang berdimensi keagamaan, maupun berdimensi etnis dan antar golongan.

Para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 menyaksikan dan mempriihatinkan merajalelanya gejala kemerosotan moral dan tindak kekerasan dikalangan warga bangsa, dan berkembangnya perseteruan  diantara pemimpin bangsa yang seharusnya memberikan keteladanan dalam kebersamaan.

Bertolak dari keprihatinan tersebut diatas dan didorong olehr sa tanggung jawab keagamaan, serta komitmen akan jiwa, semangat dan nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945, setelah melalui curah piker yang akrab, terbuka dan mendalam sesuai dengan tema:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA TERUS TEGAKKAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945”

Maka para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 berhasil mencetuskan 8 butir ajakan kepada seluruh warga bangsa sebagai berikut:

  1. Bersyukur kehadiarat Allah SWT- Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia telah memiliki satu Negara merdeka yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai hasil perjuangan para syuhada dan pejuang pendahulu, serta para pendiri Negara. Oleh karena itu secara terus menerus dengan penuh keyakinan tetap menegakkan jiwa, semangat dan nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan dasar kejiwaan, visi, misi dan motivasi perjuangan bangsa menuju masa depan yang gemilang seperti dicita-citakan sejak awal perjuangan dahulu, yaitu terciptanya bangsa dan masyarakat “Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur”.

 

  1. Menggalang seluruh kekuatan warga bangsa untuk mempertahankan keutuhan “bangunan” Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, barang siapa yang berniat untuk merusak “bangunan” Negara, akan berhadapan dengan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kepada saudara-saudara, terutama yang berada di Aceh dan Irian Jaya tetaplah berda di pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang sah dan milik kita bersama.

 

 

  1. Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan semangat nasionalisme dan patriotism yang tinggi dalam menghadapi ancaman dan tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta pertahanan keamanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

 

 

  1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan kebesaran, kedewasaanda kebersihan jiwa, karena merupakan salah satu perekat keutuhan bangsa sesuai sabda Rasulullah Muhammad SAW. “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang jujur dan selalu menepati janjinya”, sehingga janji bersama hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditepati.

 

 

  1. Meyakini dan percaya, bahwa apabila warga bangsa Indonesia bersatu dan bekerjasama, serta mersa senasib dan sepenanggungan, maka segala kesulitan dan krisis akan dapat teratasi, karena Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama dengan kepercayaan dan keyakinan hamba-Nya.

 

 

  1. Melaksanakan Gerakan Reformasi Nasional yang berintikan Jaminan dan perlindungan Keamanan serta Hak Azasi Manusia; Menegakkan Supremasi Hukum; Demokrasi dibidang Politik, Ekonomi dan Budaya; serta Pengelolaan Pemerintah yang baik (Good Governance), dengan sikap jujur, sadar, kedewasaan, pengendalian diri, santun dan beradab.

 

 

  1. Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang bermutu dan mandiri, sebagai prasyarat untuk menghadapi persaingan global dalam memasuki abad 21, serta demi keberhasilan pembangunan nasional di masa depan.

 

 

  1. Mengajak bertaubat dan berdo’a, mohon ampun kepada Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa Indonesia dibebaskan dari segala bentuk bencana; bencana alam, perpecahan, kerapuhan jiwa dan semangat, serta bencana pengingkaran akan kejujuran. Dan berdo’a pula, agar para; pemimpin bangsa benar-benar mencintai rakyat dan negaranya, ber-akhlakul karimah, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa, berwatak negarawanan sejati dan saling percaya mempercayai.

 

Semoga Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada Bangsa Indonesia. Amin.

Tetap Merdeka!

 

Bandung, 10 Januari 2001 M atau 15 Syawal 1421 H

Atas Nama Peserta Silaturrahim Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45

 

Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum

 

 

 

KH. M.A. Sahal Mahfudz

Dewan Harian Nasional

Angkatan 45

Ketua Umum

 

 

H. Surono

 

 

 

 

  1. Periode 2005 -2010

 

  1. Susunan Pengurus

Masa Kepengurusan periode 2005-2010 adalah kelanjutan dari periode sebelumnya, boleh dikatakan sebagai masa pemantapan kepemimpinan dan penghidmatan kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara, terjadi pergantian di beberapa posisi  penting dalam struktur organisasi, seperti jabatan sekretaris umum yang semula dipegang oleh Drs.H.Mustofa AS diganti oleh Drs. HM.Rafani Akhyar M.Si. begitu pula Bendahara Umum yang semula dijabat oleh Dr.H.Deding Ibnu Ishak MM diganti oleh Drs.H.Mustofa Jamaluddin.

Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-VII yang berlangsung dari tanggal 13-15 Syawal 1426 H/15-17 Nopember 2005 di Bandung melakukan langkah konsolidasi dengan menyusun Kepengurusan masa khidmat 2005-2010 secara lengkap sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumahtangga MUI.

Adapun susunan pengurus MUI Jawa Barat periode 2005-2010 adalah sebagai berikut :

 

DEWAN PENASEHAT

Ketua                   : KH. R. Totoh Abdul Fatah

Wakil Ketua         : Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama propinsi Jawa Barat

KH Tubagus Hasan Basri

Prof. H. Atjep Djazuli, Drs

 

Anggota          : KH Abdullah Abbas

Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, SH, Ph.D.

Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, SH

Prof. Dr. H. Djawad Dahlan

  1. Sofyan Yahya, M.A.

Prof. DR. Dadang Kahmad

  1. Idad Soemarta

H.M. Muhdi

H.A. Syafe’i

Prof. Dr. H. TB. Abin Syamsuddin

  1. Irfan Hilmi

Prof. KH. Masdar Helmi, Drs.

Prof. Drs. H. Endang Soetari AD, Msi

  1. Syamsuri Siddik
  2. Syarkosih Subki

KHR. Imang Mansur Burhan

  1. Syarif Muhammad, Drs.
  2. Ahmad Syahid, Drs.

Ny. Hj. Cucu Sartika

Ny. Hj. Roqayah Buchori

Prof. Dr. Edi S. Ekajati

Prof. Dr. Hermawan Dipoyono

 

 

 

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum        : KH. A. Hafizh Utsman

Ketua                    : DR. KH. Miftah Faridl

Ketua                    : DR. KH. T. Fuad Wahab

Ketua                    : KH. Ismail Djaelani

Ketua                    : KH. Ahmad Zabidi

Ketua                    : Prof. Dr. H. M. Rachmat Syafe’i

Ketua                    : Prof. H. Sanusi Uwes

Ketua                    : DR. H. Abdurrahman, MA

Ketua                    : Hj. Ella Man Muhammad, Dra.

Ketua                    : Hj. Siti Maemunah

Ketua                    : H.M. Musthafa As. Drs.

 

Sekretaris Umum  : H.M. Rafani Akhyar, Drs.

Sekretaris              : DR. H. Ali Anwar Yusuf

Sekretaris              : H. Fadil Syamsuddin, Drs.

Sekretaris              : H. Agus Sihabudin, Drs. MA

Sekretaris              : H. Zaenal Arifin Sanusi, Drs.

Sekretaris              : Hj. Dedeh Sa’diah, Dra.

 

Bendahara Umum : H. Musthafa Djamaludin, Drs, M.Si

Bendahara             : KH. Sirodz Maulani

Bendahara             : H. E. Sunidja, Drs. MM, M.Ag

Bendahara                         : H. Toto Mohammad Toha, Ir.

 

Seiring dengan perjalanan waktu, di tengah masa khidmat 2005-2010, beberapa orang pengurus berpulang ke Rahmatullah mendahului kita, mereka adalah : (1) KHR.Totoh Abdul Fatah (Ketua Dewan Penasehat), (2) Prof.Dr.H.Ateng Safrudin (Anggota Dewan Penasehat), (3) Prof.Dr.H.Djawad Dahlan (Anggota Dewan Penasehat), (4) KH.Irfan Hilmi (Anggota Dewan Penasehat), 5 Ny.Hj.Rugoyah Buchori (Anggota Dewan Penasehat), 6 Prof.Dr.Edi S Ekajati (Anggota Dewan Penasehat), (7) Hj.Maemunah (unsur Ketua), KH.Siroj Maulani (Bendahara).

 

  1. Kondisi Sosial Politik

Perkembangan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan pada periode 2005-2010 ditandai dengan munculnya gejala degradasi Akhlaq, keterpurukan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Pemandangan yang dapat dilihat hampir setiap hari adalah terjadinya tindak kekerasan, kerusuhan dan konflik, angka kriminalitas yang pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, di sisi lain moralitas bangsa sudah sangat rusak sekali, pornografi/ponoaksi menjadi tontonan atau hiburan ringan yang dapat diakses di internet atau ditonton melalui video  oleh semua kalangan

 

Di bidang ekonomi sungguh menyedihkan, potret kemiskinan, pengangguran, peminta-minta dan anak jalanan adalah pemandangan yang kita lihat sehari-hari baik di kota-kota maupun di desa-desa. Menurut para pakar ekonomi, dalam waktu dekat angka kemiskinan akan bertambah sejalan dengan keluarnya kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang berdampak buruk terhadap dunia usaha/industry dan iklim investasi serta kenaikan harga sembako, sudah banyak industri yang menyatakan akan menutup kegiatan usahanya karena beban TDL ini, konsekuensinya akan terjadi PHK, artinya akan bertambah lagi angka pengangguran di tengah-tengah masyarakat.

Dari sisi lain, keadan ini mengakibatkan timbulnya gelombang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan tidak sedikit terjadi tindak kekerasan menimpa TKI (baca: TKW) dari daerah kita.

Hal lain yang sedang menjadi problem besar yang dihadapi Jawa Barat  adalah “Terjadinya ledakan penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan dan penguasaan Iptek yang memadai”. Pada tahun 2001, ketika Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jabar 39 juta jiwa, diambil Banten 7 juta , sisanya 32 juta jiwa, baru berlangsung 10 tahun yakni tahun 201`0  penduduk Jawa Barat sudah berjumlah 43 juta jiwa lebih, jadi dalam satu tahun pertambahan penduduk di Jawa Barat mencapai satu juta jiwa. Versi Pemerintah laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat antara 1,7 – 1,9% /tahun.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang hampir tidak terkendali dan tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan, bisa dipastikan bahwa outputnya adalah angka kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Dari jumlah penduduk 43 juta jiwa itu, tercatat penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 7,5 juta orang (19,6%) dan pengangguran sebanyak 3,9 juta orang, dampak dari semua itu akan menimbulkan angka kejahatan makin meningkat, kemaksiatan makin terbuka, bahkan budaya Jawa Barat yang terkenal lemah-lembut juga sedikit demi sedikit lepas dari nilai-nilai agama.

Seiring dengan terjadinya ledakan kependudukan, problem kemiskinan dan pengangguran dengan segala dampaknya, Jawa Barat juga sudah lama dihadapkan pada problem ekologi, kerusakan hutan yang sangat parah, pencemaran air dan udara, tumbuhnya pemukiman liar yang tidak terkendali dan sebagainya.

Di sisi lain, dalam aspke pemahaman agama muncul aliran-aliran keagamaan yang sering meresahkan masyarakat, ada Ahmadiyah, Al-Qiyadah al Islamiyah, Millah Ibrahim, Hidup di Balik Hidup (HDH), Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Surga Eden dan lain-lain, ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan yang tidak kalah menghebohkan juga dideklarasikannya  CLUB POLIGAMI GLOBAL IKHWAN pada tahun 2009  di Bandung yang induk organisasinya berkedudukan di Malaysia di bawah pimpinan Alm Abuya Ashari Muhammad yang dulu mendirikan Al-Arqom, kemudian berganti dengan Rufaqa.

Dalam pada itu, dikalangan internal Ummat Islam dirasakan adanya gejala-gejala, seperti:

 

  1. Menipisnya Ghirah Islamiyah, tampak hanya rutinitas ritualistik dan kehilangan idealisme sebagai seorang Muslim. Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh dan adanya pergeseran tata nilai yang makin menjauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme agama.

 

  1. Berkembangnya persepsi dan pola pemikiran yang majemuk tentang Islam, yang cenderaung melelahkan kegiatan Dakwah Islam. Di tataran para pemimpin atau tokoh-tokoh agama, masalah Furu’iyyah memang sudah dianggap selesai dalam arti terjadi toleransi dan kesepahaman untuk tidak saling menyalahkan, tetapi ditataran Ummat di bawah hal tersebut masih saja menjadi kendala dalam membangun Ukhuwwah Islamiyah. Di sisi lain lahirnya berbagai aliran serta kelompok yang tampil aneh-aneh sering muncul di Jawa Barat sepeti disebutkan di atas.

 

  1. Sementara itu diluar faktor internal Ummat Islam sebagaimana digambarkan tadi, proses pendangkalan Aqidah yang dilakukan pihak-pihak lain diluar Islam juga sering terjadi di Jawa Barat.

 

  1. Garis-gars Besar Program

 

Sejalan dengan kondisi kehidupan masyarakat serta tantangan Da’wah yang muncul pada periode 2005-2010, juga terdorong untuk ikut mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbunyi : “Dengan Iman dan Taqwa, Menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota pada tahun 2010”, maka disusun Garis-garis besar Program sebagai berikut :

 

  1. Pengembangan Ukhuwwah Islamiyah
  2. Pengembangan Da’wah Islamiyah dan Kepedulian Sosial
  3. Pengeambangan Ekonomi Islam
  4. Penanganan Aliran-aliran Sesat.
  5. Pengkajian dan Pengembangan Pemikiran Islam
  6. Peningkatan Hubungan Luar Negeri
  7. Peningkatan Kerukunan antar ummat beragama
  8. Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
  9. Peningkatan layanan konsultasi kepada masyarakat.
  10. Peningkatan peran dan fungsi LPPOM

 

  1. Langkah Kegiatan

 

Langkah antisipasi terhadap berbagai problematika dakwah sebagaimana diutarakan di atas, Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat segera melakukan Koordinasi dengan Ormas-Ormas dan Pemerintah Daerah sesuai dengan strategi jangka panjang yang sudah dicanangkan yaitu “Penguatan peran MUI sebagai mitra strategis Pemerintah & Khodimul Ummah”.  Di antara langkah-langkah kegiatannya adalah :

 

  1. Ketika sedang dibahas RUU anti Pornografi dan Pronoaksi oleh DPR RI yang mengundang pro-kontra di masyarakat, MUI Jawa Barat telah mensponsori bersama Ormas-ormas di Jawa Barat, (PB Paguyuban Pasundan, DHD ’45 Jabar, DPD Pejuang Siliwangi, PWNU Jabar, PW Muhammadiyah Jabar, PW PERSIS Jabar, PW Mathla’ul Anwar Jabar, PW PUI Jabar, PW Syarikat Islam Jabar, PW MDI Jabar dan DPD KNPI Jabar) untuk membuat pernyataan bersama yang isinya dukungan terhadap RUU APP. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 7 April 2006 di Jakarta dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI.

 

  1. Ketika Issue Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi sorotan publik yang sangat gencar karena banyaknya kasus-kasus yang menimpa mereka sangat memilukan, MUI Jabar bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Oktober 2009 mengadakan saresehan tentang ”Penanganan Tenaga Kerja dari Jawa Barat ke Luar Negeri”, dengan menghadirkan nara sumber dari Migran Care Jakarta. Kegiatan ni sekaligus dalam rangka Silaturrahimi I’edul Fithri 1430 H.

 

  1. Demikian pula dengan Issue terorisme yang banyak merebak di Jawa Barat, kami sangat konsern terhadap penanggulangan masalah ini. Disamping mengadakan kegiatan langsung seperti diskusi tentang “Memotong Akar Idiologi Terorisme di Jawa Barat” pada tanggal 21 April 2010 dengan menghadirkan nara sumber yang sudah melakukan penelitian di bidang itu, juga menjadi nara sumber diberbagai diskusi/seminar dan menjadi saksi ahli di POLDA dan Pengadilan.

 

  1. Pada tanggal 28 April 2010, bekerjasama dengan PT. Myanada dan beberapa Perguruan Tinggi di Bandung, mengadakan Seminar bertajuk “Halal and Haram in The Eyes of Science” bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung. Nara sumbernya adalah Prof. DR. Winay Dahlan seorang Guru Besar Universitas Chulalangkorn Bangkok Thailand. Semniar mempunyai target ganda, yaitu disamping kajian ilmiah tentang persoalan halal-haram dari sudut pancdang Science juga sekaligus mensosialisasikan “Halal Centre” sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Thailand untuk mengakomodasi kepentingan Ummat Muslim Thailand.

 

  1. Penanganan Kasusu-Kasus aktual

Yang dimaksud dengan penanganan kasus-kasus aktual adalah upaya MUI Jawa Barat menangani aliran-aliran keagamaan baik yang sudah dinyatakan sesat maupun yang masih diindikasikan sesat di Jawa Barat, diantaranya :

 

  1. Jemaat Ahmadiyah

Kasus Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat cukup menguras energy kita karena pada masa khidmat 2005-2010 ini hamper setiap tahun terjadi kasus bentrokan antara mereka dengan masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kuningan dan lain-lain. Basis kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat cukup signifikan dilihat dari sisi penyebaran wilayahnya, yaitu di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Canjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Banjar dan Kabupaten Subang. Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat keberadaan Ahmadiyah di tempat itu menimbulkan reaksi dari masyarakat (Ummat Islam) karena merasa terganggu dan meresahkan sehingga terjadi beberapa kasus penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas/sarana ibadah milik Ahmadiyah di Parung Kabupaten Bogor, di Cisaladah Kota Bogor, di Manis Lor Kabupaten Kuningan, di Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi.

MUI Jawa Barat segera melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap kejadian-kejadian tersebut, diantaranya:

 

  • Pada tanggal19 November 2007 mengadakan rapat Koordinasi dengan beberapa MUI Kabupaten/Kota (Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon) yang didaerahnya terdapat kasus-kasus aliran sesat Ahmadiyah. Dalam rapat tersebut dibahas cara penanggulangan aliran sesat dan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan atau anarkis terhadap mereka.

 

  • Pada tanggal 1 Februari 2008, MUI Jawa Barat berserta Ormas-ormas tingkat Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat bersama untuk menentukan sikap sehubungan dengan adanya penjelasan dari Bakor Pakem Pusat bahwa Jemaah Ahmadiyah diberi waktu tiga bulan untuk melaksanakan 12 butir penjelasannya sebagai bukti bahwa Ahmadiyah tidak menyimpang dari Akidah Islam. Hasil dari keputusan rapat tersebut adalah:

 

  1. Dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah sekarng ini, baik Ormas maupun MUI Jawa Barat bersepakat untuk mengikuti alur penjelasan dari Kepala Badan Litbang Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) Republik Indonesia, Sekjen Depag RI, dan Dirjen Bimas Islam Depag RI, yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2008, namun yang menyangkut substansi ajaran Ahmadiyah, kita tetap berpegang kepada Fatwa dan Kebijakan MUI Pusat yang dituangkan dalam Press Realease-nya tanggal 16 Januari 2008.
  2. Untuk membuktikan keseriusan dari 12 butir Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah yang disampaikan di depan Bakor Pakem Pusat, MUI Jawa Barat disarankan untuk mengundang Pengurus Ahmadiyah Jawa Barat untuk berdialog tentang pelaksanaan 12 butir Penjelasan mereka (bukan dialog tentang substansi ajaran mereka).
  3. Dianjurkan agar Komponen MUI dan Ormas Islam melakukan pemantauan terhadap kegiatan Ahmadiyah di daerah, baik kegiatan keorganisasiannya, keagamaannya dan kemasyarakatannya untuk membuktikan komitmen mereka terhadap 12 butir penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
  4. MUI beserta Ormas tetap konsisten untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan/anarkis atau tindakan apapun yang melanggar hukum didalam menghadapi persoalan Ahmadiyah.

 

  • Pada tanggal 6 Februari 2008, mengadakan rapat koordinasi kembali dengan beberapa MUI Kabupaten/Kota untuk memninta informasi mengenai perkembangan Ahmadiyah di daerah dan sekaligus untuk menyampaikan hasil keputusan rapat bersama Ormas tingkat Jawa Barat, ditegaskan kembali agar MUI di daerah melakukan pemantauan terhadap Jemaat Ahmadiyah apakah betul mereka melaksanakan 12 butir Penjelasan atau tidak.

 

  • Pada tanggal 6 Maret 2008, mengadakan rapat koordinasi kembali dengan beberapa MUI Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi hasil pemantauan terhadap Ahmadiyah di daerah. Rapat menugaskan Sdr. Sekretaris Umum MUI Jawa Barat bersama Prof. DR. Sanusi Uwes untuk terus mencoba menghubungi/berdialog dengan pimpinan Ahmadiyah Jawa Barat.

 

  • Pada tanggal 24 April 2008 mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh MUI Kabupaten/Kota dan Ormas tingkat Jawa Barat untuk merumuskan sikap bersama terhadap keputusan Bakor Pakem Pusat yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Baik MUI maupun Ormas tingkat Jawa Barat bersepakat agar pemerintah segera menentukan sikap tegas untuk melarang dan membubarkan Ahmadiyah. Hasil keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

 

Kami Pimpinan MUI Jawa Barat, MUI Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Jawa Barat menyatakan:

  1. Ummat Islam merasa terganggu dengan adanya Ahmadiyah dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang kami pandang sudah menodai agama Islam, walaupun sudah menyatakan kesediaan melaksanakan 12 Butir Penjelasannya, dan ternyata tidak dilaksanakan.
  2. Meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Keputusan yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah Organisasi terlarang dan oleh karena itu harus dibubarkan.
  3. Terhadap eks anggota dan pengurus Ahmadiyah hendaknya dilindungi hak pribadi dan harta bendanya serta perlu diadakan pembinaan agar kembali kepada ajaran Islam yang benar.
  4. Menghimbau kepada seluruh pimpinan MUI di daerah-daerah, para pimpinan Ormas Islam, para Cendikiawan Muslim serta masyarakat pada umumnya agar menerima dengan baik eks anggota dan pengurus Ahmadiyah untuk berbaur dengan masyarakat umum dan melaksanakan tuntunan keagamaan yang benar.

 

Setelah keluar SKB Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Kami segera memerintahkan kepada MUI Kabupaten/Kota se Jawa barat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SKb tersebut. Ditengah upaya pemantauan pelaksanaan SKB itu, tiba-tiba muncul lagi kasus bentrokan antara Ummat Islam Kuningan dengan Jemaat Ahmadiyah Manisi Lor pada akhir bulan Juli 2010 yang dipicu oleh pelanggaran terhadap SKB tiga Menteri oleh Ahmadiyah, belum lagi selesai kasus itu ditangani, terjadi lagi bentrokan serupa antara Ummat Islam dengan Ahmadiyah di Cisaladah Bogor.

Setelah bentrokan Ummat Islam dengan Jemaat Ahmadiyah Manis Lor Kuningan pada akhir bulan Juli 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama Bakor Pakem, Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penilaian ketaatan dan kepatuhan Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Kuningan terhadap SKB Tiga Menteri. Isi laporan tersebut menyimpulkan bahwa Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Kuningan telah melakukan pembangkangan terhadap SKB Tiga Menteri, oleh karena itu Jemaat Ahmadiyah harus dikenakan sanksi berupa:

  • Sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo pasal 3 Undang-undang Nomor 1/Pnps/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP, yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.
  • Sanksi pembubaran dan pelarangan organisasi dan badan hukumnya, karena secara sistematis dan struktural telah melakukan pelanggaran terhadap SKB
  • Apabila hal tersebut sulit dilaksanakan, sebagai solusi akhir makadisarankan sebaiknya Ahmadiyah dipisahkan dari Ummat Islam dan membentuk Agama baru yang bukan Islam.

 

Pada tanggal 1 September 2010, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengirim surat (No. 604/MUI-JB/IX/2010) kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menegaskan sikap MUI, yaitu menyarankan agar Ahmadiyah dipisahkan dari Ummat Islam dan membentuk agama baru yang bukan agama Islam. Usulan ini dimohonkan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan usulan kepada Pemerintah Pusat. Tidak lama setelah itu Gubernur mengundang Muspida beserta MUI Jabar membahas langkah-langkah penyelesaian Ahmadiyah, disepakati pada waktu itu untuk membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan SKB Tiga Menteri yang terdiri dari: Kesbanglinmas Pol Jabar, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Kejaksaan Tinggi dan MUI Jabar. Dari MUI Jabar yang ditugaskan duduk di dalam tim adala Saudara Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa. Tim baru satu kali melakukan kegiatan yaitu mengundang mantan tokoh Ahmadiyah (Ahmad Heriadi) untuk berceritra tentang seluk beluk Ahmadiyah, setelah itu belum ada lagi kelanjutannya.

 

  1. Kasus Ahmad Sayuti

Pada awal bulan Februari 2008, di Kota Bandung ada kasus yang cukup menghebohkan, ada seseorang yang mengaku menjadi Nabi, ia bernama Ahmad Sayuti brtempat tinggal di Jalan H. Samsudin Bandun, telah menerbitkan dua buah buku yang berjudul : (1) Mungkinkah Tuhan Murka, (2) Kelalaian Para Pemuka Agama dalam Memahami Kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil dan Al-Qur’an), buku-buku ini telah terbit dari sejak tahun 2005 dan telah beredar secara terbatas kepada masyarakat.

Di dalam buku tersebut Ahmad Sayuti mengklaim dirinya sebagai Nabi. Karena mendapat reaksi dari masyarakat, maka Bakor Pakem Kota Bandung melakukan pertemuan dengan MUI dan Ormas-ormas Islam untuk membahas masalah itu, kesimpulannya agar Ahmad Sayuti diproses secara hukum karena dianggap menodai agama (Islam) dan meresahkan masyarakat. Namun sebelum proses hukum berlanjut. Sekretaris Umum MUI Jabar bersama Pimpinan Persis Jabar berinisiatif untuk mengajak Ahmad Sayuti agar mau melakuan pertobatan atas kekeliruannya, hasilnya Alhamdulillah pada tanggal 8 Februari 2008 M/1 Shafar 1429 H diadakan acara pertobatan bertempat di Masjid Persis di Gang Muncang Bandung, Ahmad Sayuti membaca dua kalimah Syahadat dan membuat pernyataan tertulis untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber pada tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. Selesai acara itu buku-bukunya yang tersisia dimusnahkan.

 

  1. Issue Aliran Al-Qur’an Suci

Aliran ini tidak jelas keberadaannya, pusat kegiatannya pun tidak diketahui dengan pasti, nama aliran Al-Qur’an Suci diperoleh dari cerita orang tua salah seorang anaknya yang hilang yang diduga ikut aliran ini. MUI Jawa Barat bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta dengan tim Investigasi dari MUI Pusat pernah melakukan pelacakan terhadap gerakan ini, hasilnya disinyalir gerakan ini beroperasi bawah tanah. Da tiga kasus yang ditemukan terkait denganaliran ini, yaitu hilangnya tiga orang anak yaitu:

  • Tifatul Maulida (20) Mahasiswi Akademi Analis Kesehatan An-Naser Sumber Cirebon, pergi dari rumah tanggal 13 Agustus 2007 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
  • Achriani Yulvie (19) Mahasiswa Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung, menghilang sejak tanggal 9 September 2007. Setelah keluarganya melapor ke Polisi malah mendapat teror dari yang mengatasnamakan Kapolsek Karawang.
  • Ria Riani (22) karyawati pabrik tekstil Kahatek, menghilang sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
  • Fitrianti (19) Guru TK beralamat di Jalan Embah Malim Bandung menghilang sebelum puasa tahun 2007 dengan alasan akan pergi belajar mengaji.

 

Modus operandi aliran ini disinyalir sebagai aliran-aliran yang dulu pernah muncul, seperti “Islam Murni” yang berubah menjadi “Darul Hadis” kemudian berubah lagi menjadi “Islam Jama’ah”. Hasil pengamatan kami dilapangan mengindikasikan bahwa aliran Al-Qur’an Suci ini sebagai metamorfosis dari “Inkarussunnah”, dan ada juga yang mengaitkan dengan NII, yang patut diperhatikan bahwa keempat orang yang hilang tai semuanya adalah aktivis pengjian baik di kampus maupun di masyarakat atau di lingkungan kerjanya.

 

  1. Perkembangan LDII

Sepanjang pemantauan kami, perkembangan LDII di Jawa Barat yang paling signifikan adalah di Kota Bandung, hal itu ditandai dengan bermunculannya Masjid, Surau dan Madrasah yang dikelola mereka di beberapa kecamatan dan kelurahan, namun tidak berarti di Kabupaten/Kota yang lain tidak ada, setidaknya dari papan nama organisasinya hampir di setiap Kabupaten/Kota itu ada.

Para pengurus dan pimpinan LDII aktif mendatangi MUI baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk bersilaturrahmi  dan tidak sering mengirim majalah dan buku-buku serta brosur-brosur tentang LDII dengan maksud untuk meyakinkan MUI bahwa LDII sekarang berbeda dengan Islam Jama’ah atau Lemkari, karena LDII sekarang sudah punya paradigma baru yaitu sikap organisasi yang lebih terbuka dengan pihak luar, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang telah ditetapkan  MUI dalam Fatwa Taswiyatul Al-Manhaj dan penyamaan metode gerakan dalam Fatwa Tansiq Al-Harokah. Menurut mereka, salahsatu amal usaha yang menjadi andalan mereka adalah model pendidikan anti kekerasan alternatif yang diberi nama Model Amal Soleh (MAS) ala LDII.

Laporan dari masyarakat dan MUI di daerah yang kami terima, bahwa LDII sekalipun sudah menyatakan mengikuti paradigma baru yaitu sikap organisasi yang lebih terbuka dengan pihak luar dan mengikuti landasan berfikir keagamaan yang sudah sama dengan kita, tetapi masih banyak kasus di daerah yang menunjukan bahwa LDII masih tetap eksklusif.

  1. Pengamal Sholawat Wahidiyah

Kelompok ini pertama kali ditemukan di Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Ini sebetulnya merupakan semacam bimbingan praktis untuk kesucian hati dengan cara membaca Sholawat dan do’a-do’a yang sudah dirumuskan oleh Muallifnya, yaitu KH. Abdul Majid Ma’roef, Pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Desa Bandarlor Kediri. Tetapi Shalawat Wahidiyah yang berkembang di Tasikmalaya ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, sehinga Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Fatwa pada tanggal 25 Mei 2007 yang isinya menegaskan bahwa “Sebagian Ajaran Wahidiyah di Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju Kabupaen Tasikmalaya adalah sesat dan menyesatkan”.

Pada tanggal 11 September 2007 terjadi ketegangan antara beberapa Ormas Islam dengan Jama’ah pengamal Sholawat Wahidyha, namun karena kesigapan aparat keamanan dan masyarakat tidak terpancing, Alhamdulillah tidak berlanjut kepada tindakan-tindakan anarkis. Pada tanggal 1 Juni 2007 kami mendapat surat dari Dewan Pimpinan  Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah Jawa Barat yang isinya memprotes MUI Kabupaten Tasikmalaya dan menuntut agar fatwa yang menyesatkan ajaran Wahidiyah di Tasikmalaya dicabut.

Pada tanggal 14 Juni 2007 kami mengundang DPW Penyiar Shalawat Wahidiyah untuk melakukan klarifikasi. Yang menarik ternyata mereka (DPW Pengamal Shalawat Wahidiyah) tidak mengakui jama’ah pengamal Shalawat Wahidiyah di Tasikmalaya sebagai kelompoknya, karena kata mereka sepeninggal Muallif Shalawat Wahidiyah muncul kelompok-kelompok pengamal Shalawat Wahidiyah yang tidak sesuai dengan bimbingan Muallif. Penegasan ini diperkuat oleh surat dari DPP Penyiar Shalawat Wahidiyah tanggal 24 September 2007 M/12 Ramadlan 1428 H.

 

  1. Alqiyadah Al-Islamiyah

MUI Jawa Barat mengamati kelompok ini dari  sejak dibentuknya tim investigasi oleh MUI Pusat, kami segera berkoordinasi dengan aparat keamanan (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk mengetahui keberadaan para pengikutnya. Dari laporan yang masuk kepada kami, di Jawa Barat para pengikutnya ditemukan di Bogor, Depok dan di Kecmatan Haurgeulis Indramayu, ada informasi yang hasur di klarifikasi lebih lanjut bahwa di Sumedang terdapat beberapa orang pengikut. Di Kota Bandung disinyalir ada juga pengikutnya, tapi karena pemberitaan tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini begitu gencar, mereka bertiarap bersembunyi menutupi keterlibatannya. Walaupun aparat keamanan sudah bertindak dan pimpinannya sudah di hukum, namun kita tetap mendesak agar kelompok ini dilacak sampai akar-akarnya. Dalam kaitan munculnya aliran-aliran baru ini, kami sudah bertemu dengan Bakor Pakem tingkat Jawa barat untuk melakukan koordinasi penanganan secara intensif.

 

  1. Komunitas Dayak Losarang

Komunitas ini terkenal dengan sebutan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang. Mereka tinggal dan menetap di suatu wilayah di Kecamatan Losarang, karena dikenal sengan sebutan Dayak Losarang. Kelompok ini tidak terikat langsung dengan aliran keagamaan dalam Islam, tetapi keberadaan mereka sering meminta keistimewaan-keistimewaan khusus termasuk kepada pemerintah, seperti tidak mau membuat Kartu Tanda Penduduk, kalau naik sepeda motor tidak mau memakai helm, taidak mau membuat sim dan lain-lain.

Pernah terjadi ketegangan antara komunitas Dayak Losarang dengan masyarakat sekitar sehingga MUI Kabupaten Indramayu turun tangan dan berkonsultasi dengan MUI Jawa Barat, berkat kerjasama dengan aparat keamanan, Alhamdulillah situasi yang agak menegangkan bisa diatasi.

 

  1. Kelompok Hidup di Balik Hidup (HDH)

Kelompok ini muncul di Kabupaten Cirebon pada pertengahan tahun 2007, MUI Kabupaten Cirebon segera melakukan penelaahan terhadap aliran ini. Pimpinannya (Bpk. Mudjoni Abdullah) pernah datang ke MUI Kabupaten Cirebon untuk mengklarifikasi pemberitaan di media masa yang dianggap merugikan mereka, dalam pertemuan tersebut mereka menolak dikatakan sesat. Tetapi dari buku panduan yang berjudul “Perbincangan Ali Kusnan” yang menjadi dasar ajaran kelompok ini disebutkan bahwa pimpinannya pernah melakukan Mi’raj ke Sidratul Muntaha, mengunjungi surga dan neraka, kemudian mereka menolak Syafa’at Nabi. Untuk mengetahui apakah aliran ini sesat atau tidak, MUI Kabupaten Cirebon berserta Ormas-ormas Islam terus melakukan kajian secara intensif dan pada tanggal 4 Februari 2010 mengeluarkan Fatwa resmi tentang aliran HDH iini.

Pada bulan Desember 2009, kami bertemu dengan pengurus dan beberapa orang penganut HDH di Sekretariat MUI Kabupaten Cirebon, dan hasil pertemuan tersebut terungkap beberapa hal yang agak janggal tentang aktifitas pengajian mereka, seperti pengajian mesti dilakukan tengah malam, Al-Qur’an yang dibaca hanya terjemahannya dan anehnya semua penganut/jamaah tidak tahu menahu tentang buku pedoman organisasi HDH yang isinya seperti diterangkan diatas, dan juga tidak ada yang tahu alamat pimpinan mereka (Bapak Mujoni) yang konon kabarnya bertempat tinggal di Bekasi.

 

  1. Ajaran Millah Ibrahim

Di pertengahan tahun 2009 muncul di Kota Cirebon suatu Faham atau ajaran Millah Ibrahim yang diajarkan oleh Saudara Zubaedi Djawahir, inti ajarannya/fahamnya adalah tidak menggunakan Hadits Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam, kemudian meyakini akan adanya Nabi-nabi dan Rasul-rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW.

Untuk mengembangkan ajarannya, Saudara Zubaidi Djawahir mendirikan Lembaga Studi & Aktualisasi Kejernihan Islam ( L SAKANI) Amirul ‘Am Immarotul Muslimin dengan membuka website www.millahibrahim.net. Ajaran ini ternyata telah berkembang dari tahun 2000 di Kuningan (Saudara Zubaidi Djawahir tinggal di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan) dan telah mengundang keresahan masyarakat sehingga muncul reaksi keras baik dari Ormas-ormas Islam maupun dari tokoh-tokoh masyarakat.

Untuk merespon perkembangna tadi, MUI Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan Fatwa No. 78/MUI-Kab/X/2000 yang menyatakan bahwa ajaran Millah Ibrahim yang dibawa oleh Saudara Zubaidi Djawahir adalah Sesat dan Menyesatkan. Setelh keluar fatwa keadaan sedikit mereda karena aktifitas Saudara Zubaidi Djawahir dengan pengikutnya tidak tampak lagi, tetapi pada tahun 2009 masyarakat dikejutkan lagi dengan aktifitas Zubaidi Djawahir yang kembali mengembangkan ajarannya bukan hanya di Kuningan tetapi sudah menyebar di Kota Cirebon dan dimungkinkan menyebar secara lebih luas lagi karena sudah membuka website, salah satu tulisannya yang sangat kontroversial adalah “Kontradiksi Multi Kompleks Akibat Doktrin Fiktif Muhammad Rasul Terakhir”. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat maka MUI Kota Cirebon mengeluarkan Fatwa No. 070/HF-MUI-KC/XII/2009 disusul dengan Fatwa MUI Kabupaten Kuningan No. 11/SK/MUI-Kab/II/2010, kedua fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Millah ibrahim yang dibawa oleh saudara Zubaidi Djawahir adalah Sesat dan Menyesatkan, disertai anjuran:

  • Kepada saudara Zubaidi Djawahir dengan para pengikutnya agar segera bertaubat
  • Kepada masyarakat agar tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dalam menghadapi Millah Ibrahim
  • Kepada Pemerintah diminta untuk segera membubarkan ajaran Millah Ibrahim dan menutup semua aktifitas pengjiannya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung ajaran ini.

Sebagai dukungan terhadap Fatwa MUI Kabupaten Kuningan ini, sebanyak 22 Ormas Islam di Kuningan telah membuat pernyataan bersama yang isinya mendesak Bupati Kunigann untuk melarang penyebaran ajaran Millah Ibrahim, melakukan tindakan hukum terhadap saudara Zubaidi Djawahir dan membubarkan organisasi/yayasan penyebar ajaran tersebut.

 

  1. Aliran Surga Adn

Hampir berbarengan dengan munculnya aliran Millah Ibrahim, di Kota Cirebon ada lagi aliran baru yang cukup menghebohkan yaitu aliran Surga Adn, pimpinannya bernama Ahmad Tantowi beralamat di kampung Surapandan Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti. Karena menimbulkan keresahan dan ketegangan dengan masyarkat, Saudara Tantowi dengna beberapa pengikutnya diamankan oleh POLDA Jawa Barat. Kapolda meminta bantuan kepada kami untuk mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Tantowi yang dijadikan pegangan di dalam mengembangkan ajarannya.

 

MUI Jawa Barat membentuk tim yang terdiri dari:

  • DR. H. Salim Umar, MA (Ketua Komisi Fatwa)
  • H.M. Rafani Akhyar, M. Si (Sekum MUI)
  • H. Ayat Dimyati, M. Ag (Anggota Komisi Fatwa)
  • Asep Solahudin, M. Si (Anggota Komisi Fatwa)

 

Tim tersebut diberi tugas untuk melakukan kajian terhadap buku-buku tadi yang jumlahnya mencapai 8 buah buku. Dari hasil penelaahan tim daapt disimpulkan setidaknya ada 7 point, yaitu:

 

  • Pandangan/pemikiran Ahmad Tantowi hanya menyandarkan pada terjemahan Al-Qur’an serta penafsiran yang hanya berdasarkan Ra’yu sendiri yang tidak menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang benar
  • Mencampur adukkan Aqidah Islam dengan unsur-unsur teologi Kristiani, Yahudi dan Kejawen/Pewayangan
  • Melakukan praktek pencabulan terhadap wanita-wanita pengikutnya sebagai bagian dari ritual yang diajarkannya
  • Memungut infaq/shadaqoh/zakat dari para pengikutnya dengan jumlah tertentu yang di klaim sebagai pengamalan ayat-ayat Al-Qur’an
  • Tidak mewajibkan Shalat, puasa, Zakat dan haji bahkan kepada para pengikutnya melarang masuk Masjid
  • Menghalalkan para pengikutnya untuk melakukan pencurian/rampasan kepada orang diluar pengikut Surga Adn
  • Mengklaim dirinya sebagai Tuhan (Al-Fikri)

 

Oleh karena itu pandangan/ajaran Ahmad Tantowi dengan tegas dapat dinyatakan SESAT DAN MENYESATKAN. Perlu kami tambahkan bahwa Ahmad Tantowi sekarang sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dan sudah divonis 10 tahun penjara dengan dakwaan penodaan agama dan pencabulan, dalam proses persidangan di pengadilan, Prof. Salim Umar menjadi saksi ahli yang diminta oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

 

  1. Kasus-kasus Lain

Sebetulnya masih banyak sekali faham-faham keagamaan yang diindikasikan menyimpang yang berkembang di Jawa barat, hal ini kami ketahui baik berdasarkan laporan dari masyarakat maupun yang ditemukan langsung oleh aparat MUI dilapangan, namun adakalanya timbul tenggelam dan berpindah-pindah tempat kegiatannya, seperti:

 

  • Amanat Keagungan Ilahi (AKI) yang mencampuradukan teologi Kristiani dengan unsur-unsur Aqidah Islam. Kegiatannya pernah muncul di Kabupaten Bogor kemudian hilang dan muncul kembali di Kabupaten Bandung
  • Ajaran Syaiful Karim yang muncul di Cimahi tapi juga terdengar sampai di Sumatera Barat. Dia menulis sebuah buku yang berjudul “Menembus Sidratul Muntaha”. Kami melakukan penyelidikan terhadap faham keagamaan Syaiful Karim dan melakukan penelaahan terhadap bukunya namun belum tuntas, kesan yang kami dapat dari hasil penelaahan buku tersebut diantaranya bahwa Saudara Syaiful Karim menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan Ra’yu sendiri dantidak memakai kaidah-kaidah tafsir yang berlaku dan sering keluar dari Konteks ayat yang sedang ditafsirkan, tampaknya Saudara Syaiful Karim tidak memiliki kualifikasi dalam menafsirkan Al-Qur’an. Buku yang ditulisnya merupakan catatan pengalaman pribadi, bukan sebagai ilmu.

 

  1. Periode 2010-2015

 

  1. Susunan Pengurus.

Kepengurusan Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat periode 2010-2015 adalah hasil keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) VIII yang berlangsung dari tanggal 25-27 Januari 2011/20-22 Shafar 1432 H, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat No : Kep-141/MUI/II/2011, Tentang Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2010-2015. Adapun Susunan Pengurusnya adalah sebagai berikut :

 

 

 

I DEWAN PENASIHAT

 

Ketua : KH.E. Fachruddin Masturo
Wakil Ketua : Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat (ex officio)

KH. Ismail Jaelani

Prof. DR. H. Miftah Faridl

KH. Tb. Hasan Basri

Prof. DR. H. Atjep Djazuli

 

Anggota : 1.        KH. A. Burhanuddin

2.        Prof. DR. H. Ahmad Sanusi, SH, Ph.D

3.        Prof. DR. H.M. Abdurrahman

4.        Prof. DR. H. Didi Turmudi

5.        KH. Sofyan Yahya, MA

6.        Prof. DR. Dadang Kahmad

7.        Prof. DR. H. Ramli Atmasasmita

8.        Prof. DR. H. Sanusi Uwes

9.        Prof. DR. H. Ahmad Suryadi

10.    H.M. Muhdi

11.    H.A. Syafe’i

12.    Prof. DR. Tb. Abin Syamsudin

13.    KH. D. Abdul Halim

14.    Prof. KH. Masdar Helmi, Drs.

15.    Prof. DR. H. Nanat Fatah Natsir

16.    DR. KH. Syamsuri Siddiq

17.    KH. Syarkosih Subki

18.    KH. Syarif Muhammad

19.    KH. Ahmad Syahid

20.    Hj. E. M. Giri Komala

21.    Ny. Hj. Cucu Sartika

22.    Prof. DR. Hermawan Dipayono

 

 

 

II DEWAN PIMPINAN HARIAN
  Ketua Umum : Drs. KH. A. Hafizh Utsman
Ketua : Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i, MA
Ketua : KH. Anis Manshur
Ketua : Drs. H. Ayat Dimyati, M. Ag
Ketua : Drs. H. M. Fadhil Syamsudin, M.Si
Ketua : H.MD. Idad Soemarta
Ketua : Drs. H. Djadja Djahari, M. Pd
Ketua : Drs.H. Mustofa Jamaluddin, M. Si
Ketua : Dra.Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH, MH
Ketua : Dra. Hj. Tia Muti’ah, M. Si
  Sekretaris Umum : Drs. H.M. Rafani Akhyar, M. Si
Sekretaris : DR. H. Asep Zaenal Aushof
Sekretaris : Drs. H. Asep Salahuddin, MA
Sekretaris : Drs. H. Z. Arifin Sanusi, M. Mpd
Sekretaris : H. Asep Zaenal Muttaqien, ST, M. Ag
  Bendahara Umum : Drs. H. E. Sunidja, MM, M.Ag
Bendahara : Ir. H. Toto M. Toha, M. Ag
Bendahara : Drs. Suherman Agrianto, MM
Bendahara : Dra. Hj. Dedeh Sa’diah
Bendahara : Dra. Hj. Iie Siti Aisyah Mansyur, SH, MH
III KOMISI-KOMISI
  1.         Komisi Fatwa

 

Ketua : Prof.DR.KH. Salim Umar, MA
Wakil Ketua : DR. KH. Badruzzaman M. Yunus, MA
Sekretaris : Drs. H. Izzuddin, MA
Anggota : Drs. H. Muhyiddin Ramli, SH

Drs. H. Deden Hidayat, MA

Prof. DR. H. Abdurrahman, MA

KH. Hasyim Sirojuddin

KH. Muhammad Syarif

Drs. KH. Abdurrahman

KH. Anwar Hidayat, MA

KH. Alan Nuridwan, Sy

KH. Ramlan Sasmita

KH. Tajuddin Subki

Drs. KH. Djaja Zakaria

Drs. A. Tsamrotul Fuadah, M. Ag

Dra. Imas Karyamah

Suherman Ediansyah, M. Ag

H. fathurrahman M. Basyari, Lc, MA

Drs. KH. Yayan Hasunah Hudaya

 
  2.       Komisi Hukum dan Perundang-undangan

 

Ketua : H. Umar Mansyur, SH, MH
Wakil Ketua : KH. Abdullah Abu Bakar, SH
Sekretaris : Makky Yukliawan, SH, MH
Anggota : Rijal Fadillah, SH

DR. Anton Atoillah

Drs. Ending Solahuddin, M. Ag

Subardjo, K.S., SH

 

3.       Komisi Da’wah dan Pengembangan Masyarakat Islam

 

Ketua : Drs. H. Farid Ma’ruf Noor
Wakil Ketua : Drs. KH. Nandang Koswara
Sekretaris : Drs. H. Totoh Ghozali, M. Ag
Anggota : Drs. Aris Fauzani

Drs. H. Masyhuri

Dra. Hj. Iva Hifzhiyah Hidayat

Hj. Asyikin

Drs. Kh. Ahmad Solihin

Drs. R. Suherman, SE, SH, M. Ag

 

4.       Komisi Pendidikan dan Seni Budaya Islam

 

Ketua : Drs. H. Iding Bahruddin, M. Pd
Wakil Ketua : Drs. H. Edi Komaruddin, M. Ag
Sekretaris : Drs. H.M. Fauzan Djaenuri, M. Ag
Anggota : Irfan Fahmi, Mp. Sy

HM. Ilyas, M. Ag

Rustiyana, MT

Asep Kosasih, M. Ag

Zaeni Abdul Malik, M. Ag

Dra. Hj. Ulfiyah Jamaluddin, M. Pd

Dra. Hj. Munifah, M. Pd

 

5.       Komisi Kerukunan Hidup Beragama

 

Ketua : Prof. DR. Abdur Rozak, M. Ag
Wakil Ketua : Drs. KH. Ade Suherman, M. Pd
Sekretaris : Amien Baejuri Asnaf, S. Ag, S. PdI
Anggota : Kol. TNI Drs. H. Adjang Sumarna

Drs. Rahmat Kusmayadi, MM

Drs. H. Ahmad Djuwaeni, M. Pd

Drs. KH. Asep Gufron, Sh

H. barana Somantri

Drs. Asep Hidayatullah

Drs. Nanang Naesabur, MH

 

6.       Komisi Pengkajian dan Penelitian

 

Ketua : Prof. DR. H. Ali aAnwar Yusuf
Wakil Ketua : DR. H. Didin Jamaluddin, M. Ag
Sekretaris : Drs. H. Roni Tabroni, M. Si
Anggota : Bambang Q. Anees, M. Ag

Drs. Asep Muslim Sugilar

Komaruddin Soleh, M. Ag

Dra. Euis Badriyah

Dra. Titin N, M. Si

Deden Ibnu

 

7.       Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

 

Ketua : Drs. H. Rukmana, SE, MM, M. Ag
Wakil Ketua : DR. Priantono Rudito, M. Sc
Sekretaris : Drs. H. E. Kutub, SE
Anggota : Drs. H. Abdul Majid Sofie, SE

Asep Ghofir Ali, SE, M. Ag

Drs. H. Bahruddin Ismet

Uu Nurul Huda, S. Ag, MH

Drs. Yusuf Kurnia

Ir. Istar Priono

Drs. H. Suhada

Hj. Sri Wahyuningsih, SE

 

8.       Komisi Ukhuwah Islamiyah

 

Ketua : Prof. KH. Ali Abdurrahman, MA
Wakil Ketua : Drs. H. Yaya Rusmana, MM
Sekretaris : Drs. Bukhori Muslim
Anggota : Drs. KH. Syukriadi Sambas, MA
Dra. Hj. Ida Nur Atmadibrata

Drs. H. Ahmad Yasa, M. Ag

Drs. H. A. Arifin, M. Ag

KH. Jaja Zaenal Arifin

Drs. H. Saeful Azis

Ating Suwardi, S. Ag

 

9.       Komisi Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

 

Ketua : Prof. DR. H. M. Solihin, M. Ag
Wakil Ketua : DR. H. Dadang Kusnadi
Sekretaris : Dra. Hj. Yayah Fijriyah, M. Pd
Anggota : Hj. Nursita Nasrul, S. Sos

DR. Ija Suntana

Hj. Neneng Mahendrawati

Dra. Eri Duariyah

Encum Sumirah, SHI

 

10.    Komisi Informatika dan Media Massa

 

Ketua : Drs. H. Husen Saeful Insan, M. Pd
Wakil Ketua : Drs. H. Dudi Muttaqien, M. Pd
Sekretaris : Drs. H. Sarnapi
Anggota : Drs. H. Asep Totoh Ghozali, M. Ag

H. aah Surachman Sobandi

Hj. Nurul Imamah, MT

Dra. Nihayah Abdullah

Hj. Ami Jamilah, ST

Mahmud Al Faiz, S. Si

 

 

 

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal  :25 Rabi’ul Awal 1432 H

28 Februari         2011 M

 

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

 

Ketua Umum,                                     Sekretaris Jenderal,

 

 

 

 

  1. KH. M.A. SAHAL MAHFUDH DRS.HM. ICHWAN SAM

 

 

 

  1. Kondisi Sosial Politik

 

Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada periode 2010-2015 ini tidak lebih baik dari periode sebelumnya bahkan eskalasi konflik di masyarakat baik vertikal maupun horizontal terjadi peningkatan, ketegangan politik menjadi semakin kuat karena pada periode ini banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur ( Pilgub) dan jugaPemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung tahun 2014.

 

Di bidang kehidupan keagamaan terjadi konflk antara ummat Islam dengan Komunitas penganut Jemaat Ahmadiya (JAI), konflik tersebut terjadi di Parung Bogor, Di Manislor Kuningan, di Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, dan terakhir di Cikeusik Banten hingga menimbulkan jatuh korban.

 

Di tengah suasana konflik dengan Jemaat Ahmadiyah, (JAI) mengalir deras desakan dari masyarakat muslim agar MUI dan Pemerintah dapat membubarkan organisasi Ahmadiyah, maka pada tanggal 1 September 2010 MUI Jawa Barat mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menegaskan sikap MUI Jabar, yaitu menyarankan supaya Ahmadiyah dipisahkan dari Islam. Surat-surat senada dari MUI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat telah masuk ke MUI Jawa Barat.

 

Untuk merespon desakan masyarakat dan jawaban terhadap surat MUI tadi, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat yang terdiri dari :

 

  • Kepala Badan Kesbangpol dan Linmasda Prov.Jabar
  • Wadir Intel Kam Polda Jabar
  • Wadir Samapta Polda Jabar
  • Pabandya Lid Kodam III/Siliwangi
  • Wadan Den Intel Kodam III/Siliwangi
  • Unsur Biro Yansos Setda Jabar
  • Unsur Kejati Jawa Barat
  • Unsur Badan Kesbangpol dan Linmasda Prov.Jabar
  • Unsur BINDA Jabar
  • Sekretaris MUI Jabar
  • Unsur Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
  • Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar

 

Salahsatu tugas yang diberikan kepada Tim adalah mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008. Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang : PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT.

 

Tim terjun langsung ke Daerah-daerah yang memiliki basis Ahmadiyah yaitu ke Kab.Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Tetapi karena Jemaat Ahmadiyah Indonesia sedari awal sudah menolak SKB Tiga Menteri, maka upaya pembinaan yang dilakukan Tim Penanganan Ahmadiyah tidak terlalu berhasil, sementara konflik antara ummat Islam dengan kelompok Ahmadiyah terus saja terjadi.

 

Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2011, mulai pukul 1900 s/d 22.00 bertempat di Gedung Pakuan Jl.Otto Iskandardinata No.1.Bandung diadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Salahsatu keputusannya adalah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor :12 TAHUN 2011 Tentang : LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT.

 

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya PERGUB No.12 tahun 2011 dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 yang berbunyi :

  1. Memelihara keaamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang
  2. Mengawasi aktiftas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam
  3. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang
  4. Melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syari’at agama Islam
  5. Meningkatkan koordinsi antara apat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jema’at Ahmadiyah, dan
  6. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

 

Larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana yang dimaksud PERGUB No.12 Tahun 2011 meliputi :

 

  1. Penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui elektronik
  2. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum
  3. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan , lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan
  4. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.

 

Agar PERGUB tersebut berjalan efektif, Gubernur beserta jajaran Instansi terkait dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

 

  1. Press realease.

Pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2011, pukul 09.00 s/d 11.00 WIB, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, telah berlangsung acra Press Release Gubernur Jawa Barat terkait dengan penandatanganan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 tahun 2011 tentang larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Kajati Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmasda Provinsi Jawa Barat dan kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat. Penerbitan Pergub No. 12 tahun 2011, berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat. Sedangkan isi dari Pergub No. 12 tahun 2011 ini mearang kepada penganut, anggota/pengurus Jemaah Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimapng dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat menjelaskan pula tentang aktivitas atau kegiatan yang dilarang yaitu meliputi penyebaran ajaran Ahmadiyah secara Lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik, pemasangan papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum, pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan lain-lain. Dengan identitas Ahmadiyah dan atribut Ahmadiyah dalam bentuk apapun. Apabia larangan tersebut dilanggar, maka Pemerintah Daerah akan menghentikan aktivitas/kegiatan penganut, anggota/pengurus Ahmadiyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya juga melarang masyarakat melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktivitas penganut, anggota/pengurus Ahmadiyah, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu juga tindakan terhadap aktivitas penganut, anggota/pengurus jemaah Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam oleh aparat berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pergub ini tentunya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran faham keagamaan yang menyimpang, mengawasi aktivitas jemaah Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Sementara itu dalam press release dengan wartawan di Masjid Mubarok, Jemaah Ahmadiyah memepertanyakan keluarnya Pergub Jabar No. 12 tahun 2011 tentang larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Sebab hingga keluarnya Pergub tersebut, Jemaah Ahmadiyah tidak pernah diundang atau diberikan sosialisasi oleh Pemprov Jabar. Menurut juru bicara JAI Kota Bandung, rafiq Ahmad, saat ini segala permasalahan terkait upaya hukum telah dan akan terus dilakukan, melalui kuasa hukum JAI yaitu Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

 

  1. Sosialisasi

 

Untuk kegiatan sosialisasi, pelaksanaannya dilakukan di tingkat Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten kota sebagai berikut :

 

  • Hari senin tanggal 7 Maret 2011, bertempat di Graha Bhayangkara Jl.Cicendo No.29 Bandung dengan Narasumber Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, Kajati Jabar,Pangdam III Siliwangi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Pesertanya adalah para Bupati/Walikota se- Jawa Barat, Kepala Kantor Kementrian Agama se-Jawa Barat, Kepala Kesbang Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kapolres, Dandim, Kajari dan ketua-ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Tujuan utama sosialisasi adalah agar masyarakat dapat memahami dengan baik isi PERGUB tersebut dan tidak melalkukan tindakan anarkis dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah.
  • Hari Jum’at tanggal 11 Maret 2011, Tim penanganan Ahmadiyah bermaksud mengadakan shalat jum’at di Masjid Ahmadiyah yaitu Masjid Al-Mubarok Jl.Pahlawan Bandung, sebelumnya sudah melakukan pendekatan kepada pengurus Masjid dengan memberitahukan bahwa Tim akan membawa Imam dan Khotib dari MUI Kota Bandung (Dr.H.Asep Zaenal Ausof). Kira-kira 5 menit menjelang waktu Jum’at kami diminta untuk masuk ke ruang belakang masjid yang di dalamnya sudah berkumpul beberapa pengurus Jema’at Ahmadiyah, mereka menyampaikan keberatannya jika yang menjadi Imam dan Khatib dari MUI dengan alasan jadual Imam dan Khotib sudah disusun untuk satu tahun. Kemudian kami melakukan dialog dan berakhir dengan jalan buntu karena jawaban dari pihak Ahmadyah seperti ini : “bagaimana mungkin kami di-Imami oleh orang yang tidak se-Iman dan tidak se-Imam dengan kami”.

Mendengar jawaban seperti itu, Kapolrestabes Bandung (Kombes Jaya Subriyanto) bertanya : apa yang bapak maksud tidak se-Iman dan tidak se-Imam?, mereka menjawab : “Iman dan Imam kami adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, bapak-bapak kan tidak percaya dengannya”. Pertemuan akhirnya bubar dan kami melaksanakan  shalat jum’at di masjid lain.

  • Tanggal 5 April 2011 .
  • Tim melakukan sosialisasi di Kabupaten Kuningan bertempat di Aula Dinas Pendapatan daerah Kuningan, setelah selesai acara sosialisasi tim melakukan kunjungan ke Desa Manis Lor yang merupakan basis JAI di Kuningan
  • Pada tanggal 29 Maret 2011, melaksanakan kegiatan di Desa Tenjowaringin kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan tersebut Tim Penanganan JAI melakukan dialog dengan mantan JAI yang berjumlah 142 orang. Untuk diketahui bahwa jumlah anggota JAI di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 3.300 orang. Setelah selesai melakukan dialog dengan para mantan JAI, Tim melakukan peninjauan pembangunan Masjid yang akan mendapat bentuan dai Gubernur Jawa Barat.
  • Pada tanggal 30 Maret 2011, Tim Penanganan JAI Provinsi Jawa Barat menghadiri sekaligus melakukan pemantauan acara pengucapan Syahadat bertempat di Masjid Agung Cimahi, terhadap 17 orang anggota JAI se Kota Cimahi. Namun dalam kenyataannya hanya 1 orang yang melakukan pertaubatan, dengan alasan bahwa yang 16 orang anggota JAI telah melakukan pengucapan Dua kalimah Syahadat sebelumnya.
  • Pada tanggal 6 April 2011, bertempat di Desa Buni Jaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, Tim Penanganan JAI melakukan sosialisasi sekaligus berdialog dengan unsur Tripika. Selain itu juga Tim melakukan silaturrahmi dengan anggota JAI setempat.
  • Pada tanggal 7 April 2011 bertempat di Desa Ciaruteg Kabupaten Bogor, Tim Penanganan JAI telah melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat di Desa Ciaruteg terkait. Pertemuan tersebut terkait dengan adanya isu bahwa masyarakat setempat akan melakukan tindakan anarkis terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Ciaruteg Kabupaten Bogor.